[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi
JAKARTA, KOMPAS.com - Isu mengenai wacana penambahan kementerian diusulkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto masih menjadi sorotan pembaca Kompas.com.
Perbandingan jumlah kementerian dari masa pemerintahan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sampai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi yang paling disorot pembaca.
Selain itu, Indonesia mengecam serangan Isral ke kawasan Rafah, Gaza, Palestina. Pemerintah juga meminta Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) bertindak atas serangan Israel.
Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mewacanakan penambahan jumlah kementerian menjadi 40 dari 34 di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Meskipun disebut wacana itu masih dibicarakan dan belum ditetapkan, tetapi menimbulkan pro dan kontra. Sebab, penambahan nomenklatur kementerian dinilai bakal menambah pos anggaran.
Di sisi lain, kubu Prabowo-Gibran menyebut bahwa penambahan kementerian dibutuhkan untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks ke depannya.
"Dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus, negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target-target kita besar," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada 6 Mei 2024.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Setiap era pemerintahan memiliki jumlah kementerian yang berbeda. Kabinet Persatuan Nasional yang dibentuk era pemerintahan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri hanya memiliki 35 kementerian.
Kemudian, Kabinet Gotong Royong yang dibentuk Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Wakil Presiden Hamzah Haz menjadi kabinet yang teramping sejauh ini, dengan hanya 30 kementerian.
Jumlah tersebut bertambah di dua era kepemimpinan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Kabinet Indonesia Bersatu jilid I memiliki 35 pos kementerian. Sedangkan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II memiliki 34 kementerian.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecam keras serangan militer Israel ke Kota Rafah di Gaza dan menyebutnya sebagai tindakan yang tak dapat diterima.
"Indonesia mengecam keras serangan militer Israel atas kota Rafah di Gaza serta penguasaan atas Perbatasan Rafah di sisi Palestina," kata Kemenlu melalui akun media sosial X, Rabu (8/5/2024).
"Setiap upaya pemindahan paksa atau pengusiran warga Palestina, termasuk dari Rafah, tidak dapat diterima karena tindakan tersebut merupakan puncak kejahatan terhadap kemanusiaan," lanjut Kemenlu.
Indonesia juga menegaskan kembali seruan untuk segera mewujudkan gencatan senjata permanen di Gaza dan menghapuskan semua hambatan dalam penyaluran bantuan kemanusiaan.