Kembali ke halaman sebelumnya

Alasan Atalia Istri Ridwan Kamil Mundur dari Calon Wali Kota Bandung, PDIP - Gerindra Siapkan Jagoan

tribunnews.com 22 jam yang lalu

TRIBUN-TIMUR.COM - Atalia Praratya istri Ridwan Kamil mundur dari bursa calon Wali Kota Bandung.

Pengunduran diri Atalia dari Pilwali Bandung disampaikan oleh Ketua DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, MQ Iswara.

Lawan kuat jagoan PKS, Gerindra, PDIP hingga Nasdem berkurang.

Iswara menuturkan, alasan kemungkinan Atalia Praratya mundur dari bursa calon Wali Kota Bandung.

Padahal, Atalia telah mendapatkan mandat dan surat tugas untuk mewakili Partai Golkar dalam Pilkada Bandung 2024.

"Informasi paling baru, kemungkinan Bu Atalia tidak jadi maju jadi calon (Walkot Bandung dari Golkar), " kata Iswara, saat ditemui di acara silahturahmi dan halal bihalal Partai Golkar Jawa Barat di Hotel Mason Pine, Kota Baru Parahyangan, Jawa Barat, Selasa (23/4/2024). 

Iswara mengatakan, Atalia akan fokus di DPR RI.

Sebab, ini adalah pengalaman pertama Atalia sebagai kader partai politik yang duduk di kursi legislatif.

Untuk diketahui, Atalia merupakan caleg dari Golkar yang memperoleh suara terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan daerah pemilihan (Dapil) Jabar I.

"Bilangnya mau fokus di DPR RI. Saya juga secara pribadi belum berkomunikasi," kata Iswara. 

Iswara menyebut, mundurnya Atalia menyisakan dua nama untuk maju pada Pilkada Bandung 2024 dari Partai Golkar, yakni Ketua DPD Partai Golkar Kota Bandung Edwin Senjaya dan Arfi Rafnialdi.

Adapun Arfi merupakan bakal calon dari non partai politik.

Dia sudah memulai menarik hati masyarakat dengan memasang baliho dan spanduk di beberapa titik di Kota Bandung.

Survei

Iswara mengatakan, untuk pilkada di Jawa Barat, Golkar akan menggelar tiga kali survei.

Nama Arfi akan masuk dalam survei-survei yang akan dilakukan Golkar. 

"Arfi mendaftar dari Partai Golkar dan beliau akan didaftarkan di survei nanti," katanya. 

Survei pertama Golkar untuk Pilkada di Jawa Barat akan dilakukan pada 15-20 April 2024 dan hasilnya akan dipublikasikan pada awal Mei 2024. Survei kedua dilakukan di akhir bulan Juni 2024.

"Survei ketiga adalah survei pasangan yang akan dilakukan awal Agustus 2024 sebelum pendaftaran tanggal 27 Agustus 2024. Lembaga surveinya ditunjuk DPP," kata Iswara. 

Atalia Praratya Maju Pilwalkot Bandung? Tanggapi Putusan MK soal Caleg Harus Mundur: Ikut Aturan

Atalia Praratya istri Ridwan Kamil dikabarkan akan maju di pemilihan wali kota Bandung pada Pilkada 2024 mendatang.

Padahal Atalia Praratya sendiri dipastikan terpilih menjadi caleg DPR RI karena meraih suara terbanyak di Dapil 1 Jabar.

Kini Atalia Praratya mengomentari putusan MK terkait aturan baru soal Pilkada 2024.

Atalia pun mengomentari soal putusan MK yang menyatakan caleg terpilih Pemilu 2024 harus mengundurkan diri jika mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU menjadikan hal itu sebagai syarat bagi calon kepala daerah Pilkada Serentak 2024.

Atalia mengaku baru mendengar dan baru tahu ada putusan MK tersebut.

"Wah baru dengar, jika putusan begitu kita ikut aturan aja," ujar Atalia caleg DPR RI dari Partai Golkar.

Menurut Atalia, putusan MK harusnya tidak mendadak dalam perubahannya.

Atalia yang sudah mendapat mandat maju Pilwalkot Bandung dari DPP Golkar, mengatakan adanya putusan MK, belum
belum pasti maju walau sudah.punya mandat tapi masih perlu didiskusikan.

"Saya sudah terpilih Caleg tapi kalau saya akan maju, tentu merugikan," ujarnya.

Atalia Praratya istri Ridwan Kamil dikabarkan maju Pilwalkot Bandung

Menurut Atalia merugikan karena banyak calon kepala daerah dari berbagai parpol diinstruksikan untuk maju di pileg terlebih dahulu, dengan berbagai alasan.

Diantaranya untuk "test water", untuk menambah suara partai dan sebagainya.

Sedangkan Ketua DPD Golkar Bansung Edwin Senjaya yang juga dipastikan terpilih anggota DPRD Kota Bandung di Pemilu 2024

Menurutnya putusan MK harus mengundurkan diri sangat merugikan apalagi hanya berlaku bagi caleg daerah tidak berlaku DPR RI.

"Putusan dan diberlakukan harus adil tanpa ada pengecualian, " ujarnya. 

Jagoan PKS hingga Gerindra

Pemilihan Wali Kota Bandung 2024 masih jauh, tapi partai sudah punya jagoan masing-masing.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), misalnya, memiliki paling banyak jagoan yang diajukan ke DPP.

"DPD PKS Kota Bandung masih bertahan lima calon untuk ditetapkan jadi satu calon. Harapannya sebelum Lebaran satu nama sudah ada," ujar Ketua DPD PKS Kota Bandung Ahmad Rahmat Purnama, Selasa (2/4/2024).

Kelima jagoan PKS adalah Siti Muntamah, Haru Suandharu, Tedy Rusmawan, Asep Mulyadi, dan Kang Acel.

"Semula kader PKS banyak sebagai calon, tapi kini tinggal lima calon untuk ditetapkan satu calon," ujar Ahmad.

Ahmad mengatakan, PKS tidak bisa maju sendirian, tapi harus berkoalisi dengan partai lain untuk mencari pasangan.

"Kami sudah berkoordinasi dan bersilaturahmi dengan beberapa partai, seperti dengan PKB, Nasdem, PPP, dan partai lainnya," ujarnya.

Ketua Partai Gerindra Kota Bandung Toni Wijaya mengaku hanya mengajukan satu nama ke DPP, yaitu punya jagoan Dr H Sodik Mudjahid, anggota DPR RI daerah pemilihan Jawa Barat I, yang meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi.

Toni tidak mau berkomentar banyak karena belum ada petunjuk dari DPP untuk menyosialisasikan calon wali kota Bandung.

Ketua DPC PDIP Perjuangan Kota Bandung Achmad Nugraha mengatakan akan membuka pendaftaran calon wali kota dari umum walau sudah punya calon internal.

"Kalai dari PDIP sudah disiapkan calon, yaitu Andri Gunawan," ujarnya.

Hal yang sama diungkapkan Ketua TKD PDIP Kota Bandung Arie Setiiadi bahwa PDI-P membuka calon wali kota Bandung yang akan dibuka paling cepat pekan depan.

"Syarat untuk calon wali kota dari PDIP tentunya tokoh masyarakat yang punya kapasitas dari berbagai hal," ujarnya.

Partai Nasdem juga akan membuka pendaftaran calon wali kota Bandung untuk umum.

"Kami punya program Nasdem Memanggil, yaitu membuka pendaftaran calon wali kota Bandung dari eksternal Nasdem," ujar Sekretaris Umum Nasdem Jabar M Rachmat.

Menurut Rachmat, mekanisme pendaftaran dan calon dari internal sedang dalam proses. (*)

Kembali ke halaman sebelumnya