Ahok soal Atasi Masalah Jakarta: Yang Penting Eksekusi, Bukan Kajian
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan untuk mengatasi masalah-masalah di Jakarta, yang penting adalah eksekusi, bukan hanya kajian saja.
Menurutnya, kebijakan yang diambil pemerintah kadang tak populer, namun membawa dampak baik untuk Jakarta.
"Yang paling penting bagi saya bukan kajian-kajian, kita tahu terlalu banyak, yang paling penting anda berani eksekusi, enggak? Kadang kita tidak populer tapi demi untuk Jakarta lebih baik, popularitas itu tidak penting, hanya sementara, kalau popularitas hanya pencitraan," kata Ahok dalam video di akun YouTube-nya, Jumat (3/5).
"Bagi saya yang paling penting adalah melakukan eksekusi sehingga kita meninggalkan legacy [warisan]," imbuh politikus PDIP tersebut.
Dalam video tersebut, Ahok juga mengusulkan sejumlah kebijakan untuk mengatasi masalah di Jakarta. Salah satunya soal kemacetan.
Ahok mengusulkan pemerintah untuk menyediakan apartemen sewa bulanan murah di kota. Ia mengatakan saat ini, banyak keluarga kecil yang tidak mampu membeli rumah di Jakarta.
Keluarga-keluarga kecil ini, kata dia, menghabiskan waktu 4-5 jam dalam perjalanan untuk bekerja di Jakarta.
"Tentu tidak bisa beli rumah di Jakarta yang begitu mahal. Di semua kota maju, tentu harga rumah akan mahal, karena itu pemerintah lah yang menyediakan apartemen sewa bulanan yang murah, ibaratnya dulu saya sampaikan, sewa apartemen seperti tinggal di rumah kos, harga kos," kata Ahok.
Ahok menyatakan dengan begitu, para pekerja ini akan kembali ke rumahnya di akhir pekan. Kendaraan-kendaraan yang masuk ke Jakarta di hari kerja pun berkurang.
"Mungkin di akhir pekan dia baru kembali ke rumahnya, dia bisa menyicil uang dari leasing mobil, BBM, tol, dia bisa pakai untuk tabungan. Dengan cara seperti itu lah, kita berharap kendaraan yang masuk, yang bekerja di ibu kota, selain ada kendaraan umum, ada LRT, MRT, itu bisa nolong," ujarnya.
Cara lain adalah membangun tempat parkir-parkir yang luas dan murah.
Ahok mengungkap saat menjadi Gubernur DKI hingga 2017 lalu, dia memiliki impian untuk membangun ruang parkir bawah tanah di Monas.
"Dulu konsep saya membangun di bawah Monas, yang hampir 70 hektare kalau enggak salah ukurannya, itu bangun parkir bawah tanah. Sehingga kendaraan yang mau masuk ke Sudirman-Thamrin yang begitu macet, mereka akan parkir di sana," kata pria yang kalah dalam Pilgub DKI 2017 itu.
Solusi lain yang bisa diambil, menurutnya adalah penerapan kebijakan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).
Berbeda dengan tol dalam kota, Ahok mengatakan Pemprov bisa mengatur sendiri jika ERP diterapkan.
"Kita bisa mengatur dengan baik harganya, bisa kita turunkan, kalau perlu kita gratiskan. Jadi ERP berfungsi bukan untuk menarik uang pemakai kendaraan bermotor. Itu jadi alat untuk mengendalikan jalur yang akan dilewati orang," katanya.