JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra tak ingin pembentukan kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka hanya berdasarkan kekuatan partai politik (parpol) di DPR RI.

Menurut dia, kabinet nanti juga harus diisi oleh figur yang memang dibutuhkan. Bukan hanya yang diajukan oleh parpol tertentu untuk menjadi menteri.

“Saya kira memang semua harus dipertimbangkan secara proporsional dan enggak semestinya juga semua berdasarkan pertimbangan kekuatan politik yang ada di DPR. Kalau itu, malah bisa merepotkan,” ujar Yusril di Menara Kompas, Palmerah, Jakarta, Rabu (17/4/2024).

Ia lantas menyinggung pembentukan Kabinet Persatuan Nasional di era kepemimpinan Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat itu, Yusril dan politikus senior PDI-P Kwik Kian Gie sama-sama dipilih untuk masuk dalam kabinet.

Yusril menduduki jabatan sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan, sedangkan Kwik menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Keuangan (Menko Ekuin).

“Dulu saya dari partai paling kecil, sementara Pak Kwik partai besar. Tapi dinilai orang, yang paling profesional kerjanya itu saya,” kata dia.

“Jadi sebenarnya bukan hanya pertimbangan partainya, tapi pertimbangan kemampuan personal orang-orangnya,” ucap Yusril.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yusril tak ingin parpol pendukung Prabowo dan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka memaksakan kadernya untuk mendapatkan kursi di kabinet jika tak sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan.

“Ya pada akhirnya orang partainya juga jangan asal siapa pun itu diterima, tapi presiden tetap ada pertimbangan dan partai juga mestinya berpikir, jangan memaksakan maunya. Kalau memaksakan maunya, kabinet rusak nanti,” tutur dia.

Terakhir, ia yakin bahwa Prabowo bakal bijaksana memilah dan memilih formasi kabinet pada pemerintahan ke depan. Terlebih, kabinet itu juga harus merepresentasikan persatuan nasional.

“Saya yakin Pak Prabowo akan memikirkan hal itu, sehingga kabinet itu betul-betul mencerminkan persatuan nasional itu sendiri,” kata dia.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengakui Prabowo sudah mulai membicarakan formasi kabinet secara informal.

Pembicaraan secara formal, kata Dasco, bakal dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait sengketa Pilpres 2024.