AIRLANGGA Tanggapi Hasto yang Menyebut Bobby Nasution Tiidak Boleh Daftar Maju di Pilkada Sumut 2024
TRIBUN-MEDAN.COM - Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut Wali Kota Medan Bobby Nasution tidak boleh mendaftar untuk maju di Pilkada Sumatera Utara (Sumut) 2024.
Airlangga pun menegaskan bahwa menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut sudah mendapat surat tugas dari Partai Golkar.
Adapun Bobby Nasution sudah dipecat dari kader PDIP setelah dirinya menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
"Kalau Mas Bobby kan sudah mendapatkan surat tugas dari Partai Golkar bersama dengan Wagub Ijeck," ujar Airlangga, Senin (15/4/2024) malam.
Airlangga menjelaskan, Bobby dan Musa Rajekhsah (Ijeck) memang menjadi dua sosok yang mendapat surat tugas dari Golkar untuk maju di Pilkada Sumut.
Bobby bahkan sudah menghadiri acara pengarahan para bakal calon kepala daerah dari Partai Golkar.
"Dan Partai Golkar akan melakukan evaluasi, nanti kita lihat evaluasinya," imbuhnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya menutup pintu untuk mendukung Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Utara 2024.
Menurut Hasto, siapa saja boleh mendaftar untuk didukung oleh PDI-P dalam Pilkada Sumut, kecuali Bobby Nasution.
"Sudah ada pendaftaran-pendaftaran di daerah-daerah Sumatera Utara, kemarin sudah melaporkan semua boleh mendaftar kecuali Mas Bobby itu usulan dari bawah," kata Hasto di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Jumat (12/4/2024).
Selain di Sumatera Utara, Hasto mengungkapkan perkembangan persiapan PDIP menyambut Pilkada Kota Solo.
Hasto mengatakan, Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo sudah membuka pendaftaran bagi siapa pun calon-calon kepala daerah Kota Solo yang ingin didukung partai banteng.
"Dari Solo tadi Pak Rudy juga sudah melaporkan untuk membuka proses pendaftaran, jadi sudah dibuka," ujarnya.
Meski mengaku sudah membuka pendaftaran calon kepala daerah, PDIP tetap memprioritaskan agar penyelenggara pemilu memastikan terlebih dulu tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power dalam Pilkada mendatang.
"Tetapi selama proses pendaftaran ini berlangsung, hal-hal yang menjadi kritik terbesar atas pelaksanaan Pemilu 2024 yang diwarnai abuse of power penggunaan aparatur negara sumber-sumber negara itu harus diatasi dulu. Kalau tidak, tidak ada gunanya pemilu," tegas politikus asal Yogyakarta ini.
Hasto Kristiyanto memakai menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution sebagai contoh bentuk supremasi hukum yang berubah menjadi supremasi kekuasaan.
Bobby, menurut Hasto, dikabarkan oleh pemberitaan ingin maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Utara.
Tak hanya Bobby, Hasto mengatakan, beberapa orang dekat dengan keluarga Jokowi direstui keinginannya untuk maju dalam Pilkada serentak yang dijadwalkan digelar pada November 2024.
Hasto menganggap Bobby beserta orang dekat keluarga Jokowi yang ingin maju dalam Pilkada di Sumatera Utara menjadi bagian kotak pandora kecurangan yang sudah terbuka mengenai pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
"Dalam catatan saya tadi ada lima kotak yang sudah dibuka. Pertama, supremasi hukum jadi supremasi kekuasaan. Akibatnya pemilu yang seharusnya cermin peningkatan kualitas peradaban bangsa di dalam demokrasi kini direduksi hanya menjadi legalitas bagi perpanjangan kekuasaan Presiden Jokowi melalui nepotisme," kata Hasto dalam diskusi "Membuka Kotak Pandora Sirekap Saksi Bisu Kejahatan Pilpres 2024" di kawasan SCBD, Jakarta, Minggu (7/4/2024).
"Dan ini sangat berbahaya, buktinya muncul berita Mas Bobby mau menjadi calon gubernur, Sekretaris Ibu Iriana mau jadi walkot Bogor, akibat dari dampak kotak pandora pertama yang menguntungkan dewa-dewanya, bukan rakyatnya," ujarnya lagi.
Kotak pandora kedua, menurut Hasto, sikap kenegarawanan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman telah direduksi menjadi sikap kekeluargaan.
"Jadi, ketika menyangkut karakter satu-satunya boleh dicek di dalam syarat pejabat tinggi negara yang memasukan sikap kenegarawanan itu hanya hakim MK," katanya.
Menurut Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini, reduksi-reduksi tersebut berdampak pada matinya peran MK sebagai penjaga demokrasi.
Padahal, Hasto mengatakan, MK dinilai sebagai benteng terakhir sebagai penjaga demokrasi dan konstitusi.
"Di mana lagi kita kita punya benteng konstitusi, benteng demokrasi ketika oleh Anwar Usman ini dibuka sehingga akhirnya sikap kenegarawanan jadi sikap kekeluargaan ini nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi," ujarnya.
Kotak pandora ketiga, Hasto menyebutkan telah terjadinya ketidaknetralan aparatur negara dalam Pemilu 2024.
Menurut dia, selama penyelenggaraan Pemilu terjadi intimidasi yang dilakukan oleh aparatur negara.
Dia menduga, terbukanya intimidasi itu bukan tidak mungkin karena atas perintah tertinggi yaitu dari Presiden.
"Begitu banyak intimidasi itu terbuka dan tidak mungkin itu tanpa suatu perintah yang tertinggi," kata Hasto.
"Kami meluruskan bahwa PDI Perjuangan ini loyal bagi bangsa dan negara. Kami cinta merah putih, kami cinta TNI/Polri, tetapi TNI yang dipakai untuk membela kedaulatan negara kita, menjaga kekuatan perdamaian dunia dan Polri yang menjaga supremasi hukum, bukan supremasi keluarga Pak Jokowi," ujarnya lagi.
(*/tribun-medan.com)
Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News
Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter