JAKARTA, KOMPAS.com - Dua eks calon presiden, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, memutuskan tidak akan bergabung dalam pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka atau menempuh jalan sebagai oposisi.

Sejak jauh hari, Ganjar telah menyatakan tidak akan bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun sikap itu ditegaskannya kembali saat membubarkan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud pada Seniin (6/5/2024) lalu.

"Kita tidak akan pernah berhenti untuk mencintai republik ini, kita akan mengawal dengan benar, dan saya declare pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini," ungkap Ganjar dalam acara yang digelar di Posko Teuku Umar Nomor 9, Jakarta Pusat, Senin malam.

Ia mengatakan, keputusan itu bukan berarti tidak cinta kepada pemerintahan mendatang, tapi itu cara terbaik untuk mengontrol jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Saya sangat menghormati pemerintahan ini, dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar," ujar mantan gubernur Jawa Tengah ini.

Meski tidak setegas Ganjar, Anies Baswedan juga menyampaikan bahwa ia berencana berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menurut dia, politik memiliki pakem bahwa yang kalah dalam kontestasi pemilihan presiden mesti berada di luar pemerintahan.

“Yang mendapatkan amanah konstitusi dari sebuah proses pilpres itu berada di dalam kabinet, yang tidak mendapatkan amanah berada di luar kabinet. Itu pakem saya katakan dari dulu,” ujar Anies di kediamannya, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2024).

Kendati demikian, Anies mengingatkan bahwa posisi politiknya berbeda dengan Ganjar karena ia bukanlah anggota partai politik.

Namun, Anies menegaskan akan tetap berada di jalan perubahan yang ia usung pada Pilpres 2024 lalu.

“Kalau Pak Ganjar kan ada di parpol, saya warga negara (biasa) dan saya selalu mengatakan tetap di jalan perubahan,” ujar Anies.

PDI-P menyusul?

Setelah Ganjar dan Anies mendeklarasikan posisinya, sikap politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran kini dinanti publik mengingat statusnya sebagai partai politik terbesar yang juga punya sejarah menjadi oposisi.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto telah melempar sinyal bahwa PDI-P akan mengambil jalan sebagai oposisi atau berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hasto mengatakan, pernyataan Ganjar yang mengaku tidak ingin bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming merupakan cerminan sikap PDI-P.

"Ya tentu saja (cerminan sikap PDI-P), karena ini merupakan sikap kenegarawanan, sikap yang sangat baik bahwa pemilu pun tidak pernah melunturkan sikap dari PDI Perjuangan, PPP, Perindo dan Hanura, dan Pak Ganjar dan Prof Mahfud di dalam berdedikasi," kata Hasto, Senin.

Menurut Hasto, sikap Ganjar tersebut juga menegaskan bahwa pemilu tidak mengubah seluruh komitmennya, karena mengabdi bagi bangsa dan negara tidak berarti harus berada dalam pemerintahan.

"Misalnya di dalam memperjuangkan tegaknya supremasi hukum, memperkuat meritokrasi agar tetap berjalan, terlembaga, dan terlebih saat ini juga sedang dilakukan persiapan Pilkada serentak," ujar Hasto.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai, pernyataan Hasto itu memperkuat dugaan bahwa PDI-P akan memilih berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

“Jadi, kalau Ganjar ingin di luar pemerintahan, PDI-P juga men-support itu, kelihatannya arah kebijakan partai lebih condong ke oposisi. Kira-kira ke sana arahnya,” kata Ujang kepada Kompas.com, Selasa.

Ujang mengatakan, PDI-P memang arahnya sejak awal lebih berat menjadi oposisi.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebab, mereka bisa dianggap tidak konsisten oleh para pendukung dan kadernya jika memutuskan berada di dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Karena di situ (pemerintahan Prabowo) ada Jokowi dan Gibran, yang sama-sama kita tahu Jokowi dan Gibran tidak mendukung PDI-P, tidak mendukung Ganjar-Mahfud,” ujar dia.

Direspons santai

Sikap Ganjar yang memilih di luar pemerintahan Prabowo-Gibran direspons santai oleh Gibran yang tidak mempermasalahkan hal itu.

Putra sulung Presiden Joko Widodo ini berharap, Ganjar dapat tetap mengawal roda pemerintahan meski tidak bersama Prabowo-Gibran.

"Tetap mohon dikawal dari luar ya. Siapa pun itu, masukan-masukan dari dalam, dari luar, dari oposisi tetap kita tampung ya. Tidak masalah," kata Gibran di Solo, Selasa.

Gibran tidak masalah apabila akhirnya PDI-P memilih menjadi oposisi. Namun, ia menekankan bahwa pemerintahannya kelak ingin merangkul semua pihak.

"Biasanya seperti itu. Tapi sekali lagi, atas arahan dari Pak Presiden terpilih, semuanya akan coba dirangkul. Yang namanya dialog, komunikasi tetap kita jaga ya, semua partai. Tapi sekali lagi ini keputusannya di Pak Presiden terpilih," ujar dia.