PIKIRAN RAKYAT - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla alias JK menanggapi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang berpesan kepada Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto agar tak membawa orang toxic ke pemerintahan.

Terkait itu, JK mengaku tidak mengerti soal orang toxic yang dimaksud Luhut. Namun, dia meyakini orang yang tidak melaksanakan Undang-Undang justru lebih tidak boleh ada dalam pemerintahan.

"Yang saya pahami, siapa aja yang tidak melaksanakan Undang-Undang Dasar Pasal 33 untuk kepentingan rakyat juga tidak boleh, lebih keras malah itu," katanya kepada wartawan pada Selasa, 7 Mei 2024.

Maka dari itu, ketimbang orang toxic, JK menilai orang yang melanggar dan tidak melaksanakan Undang-Undang justru lebih dilarang.

"Siapa yang melanggar, tidak melaksanakan untuk kepentingan rakyat, tidak boleh. Itu lebih dibanding yang toxic, lebih tidak boleh," ucapnya.

Pesan Luhut Soal Orang Toxic

Sebelumnya, Luhut berpesan kepada Prabowo agar berhati-hati agar tak memilih orang toxic untuk masuk dalam kabinet pemerintahannya.

"Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toxic ke pemerintahanmu," ujarnya dalam acara Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth di Jakarta.

Sebab, menurut Luhut, hal itu justru akan merugikan pemerintahan.

Jika ada pihak mengatasnamakan PRMN yang memeras, menipu, dan melanggar kode etik, sampaikan pengaduan pada kami.

"Itu akan sangat merugikan kita," tutur dia.

Luhut mengungkapkan, pesan itu dilontarkannya bukan tanpa alasan, melainkan sebagai bagian dari pembelajaran dan pengalamannya berada dalam pemerintahan selama 10 tahun terakhir ini.***