Populis, Jakarta -

Pengamat politik Rocky Gerung menduga bisa jadi PKB, PKS, dan NasDem merupakan orang toxic yang dimaksud Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan agar tidak dibawa Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk masuk ke dalam pemerintahan.

Hal tersebut jika berdasarkan perspektif toxic orang di dalam lingkungan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan Luhut diketahui merupakan salah satunya, namun menurut Rocky Gerung, jika berdasarkan sudut pandang netizen, maka mengarah pada Wakil Presiden (Wapres) terpilih Gibran Rakabuming Raka.

"Jangan-jangan yang toxic sebetulnya adalah Gibran kalau tanya pada netizen, kalau kita survei misalnya apa yang dimaksud dengan toxic, itu pasti netizen ya yang toxic yang dimaksud Pak Pak Luhut adalah si Gibran," ucapnya.

"Tetapi ini kan perspektif toxic dari lingkungan Pak Jokowi, nah dia mesti sebutin tuh, kan dengan mudah orang anggap  tentu yang beroposisi dengan Pak Jokowi toxic, apakah partai-partai PKB itu toxic atau PKS toxic, NasDem," imbuhnya, dikutip populis.id dari YouTube Rocky Gerung Official, Senin (6/5).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberi pesan kepada Prabowo Subianto untuk tidak membawa orang toxic atau beracun masuk ke dalam pemerintahan.

"Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toxic ke ke pemerintahanmu, itu akan sangat merugikan kita," ucapnya dalam acara Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth" di Jakarta, Jumat (3/5), dikutip dari CNN Indonesia.

Ia mengaku sudah mendapat pelajaran selama menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Presiden Jokowi, dirinya menjelaskan masalah pemerintah adalah regulasi yang betentangan dengan kepentingan nasional, dan sekarang banyak yang harus dibenahi.

Luhut mengatakan solusi untuk permasalahan tersebut adalah digitalisasi, karena akan meningkatkan efisiensi dan transparansi aturan, sehingga dirinya mendorong digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia yang terintegrasi.

"Saya bilang ke Presiden, 'Pak, kalau Bapak tidak berani mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ini (digitalisasi sistem pemerintah yang terintegrasi), kita tidak akan maju. Jadi, kita harus mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ide ini," katanya.

Lebih lanjut, ia pun berpesan kepada Prabowo agar lebih selektif dalam memilih orang untuk menjadi bagian dari kabinet, sehingga tidak menimbulkan konsekuensi menghambat kemajuan Indonesia.