tirto.id - Komposisi kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sudah disusun. Penyusunan kabinet Prabowo-Gibran itu setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan mereka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029.

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, mengatakan komposisi kabinet yang telah disusun itu belum final.

"Baru awal (komposisi kabinet Prabowo-Gibran), belum final," kata Drajad saat dihubungi Tirto, Senin (29/4/2024).

Hanya saja, Drajad enggan membeberkan nama-nama menteri yang telah disusun itu. Ia mengaku tak memiliki otoritas untuk membocorkan nama-nama di komposisi awal kabinet Prabowo-Gibran itu.

"Ya baru pembahasan awal. Rincinya saya tidak berhak berbicara," ucap Drajad.

Ketika disinggung proporsi menteri dari kalangan profesional nonparpol dan parpol, ia mengatakan dikotomi itu tak sehat dan relevan. Menurut politikus PAN itu, banyak orang parpol yang berlatar belakang profesional.

"Di parpol banyak kok politisi yang berlatar belakang profesional dan atau masih bekerja sebagai profesional," tutup Drajad.

Komposisi kabinet Prabowo-Gibran ini kembali mencuat setelah Nasdem menyatakan dukungan secara resmi kepada Prabowo-Gibran, beberapa waktu lalu. Nasdem sendiri mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024.

Sementara itu, PKB memberikan sinyal dukungan setelah Prabowo menyambangi markas Muhaimin Iskandar itu usai ditetapkan oleh KPU.

PKS yang juga partai pengusung Anies membuka peluang kerja sama. Bahkan, dalam waktu dekat berencana mengunjungi Prabowo. Rencana PKS untuk bergabung ini ditolak Gelora, partai pendukung Prabowo-Gibran.

Bahas Komposisi Kabinet Makin Intens

Empat hari sebelum sidang putusan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani mengakui pembahasan mengenai susunan kabinet makin intens.

Kala itu, Muzani mengatakan syarat untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran adalah mengetahui, memahami, dan menyetujui program presiden. Baik yang dikampanyekan atau pun yang dibicarakan dalam debat presiden dan wakil presiden.

"Memahami dan menyetujui terhadap program presiden dan wakil presiden adalah sebuah keharusan. Karena menteri adalah pembantu presiden," ucap Muzani.

Di sisi lain, usai Surya Paloh menemui Prabowo, Ketua Umum Harian Gerindra, Ahmad Sufmi Dasco, mengatakan tidak ada pembicaraan jatah kursi menteri dalam pertemuan kedua tokoh tersebut.

"Tadi enggak ada bicara-bicara pembagian kursi," kata Ketua Umum Harian Gerindra, Ahmad Sufmi Dasco di Kertanegara, Jakarta Selatan.

Dasco mengatakan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) memberikan kewenangan penuh kepada Prabowo untuk menyusun komposisi kabinet.