SOLO, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng) menolak wacana ikut bergabung ke koalisi pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ketua DPD PKS Solo, Daryono menyarankan agar partainya tetap mengambil sikap oposisi selama lima tahun kedepan. 

"Jadi kami menolak opsi bergabung koalisi pemerintah," kata Daryono, Kamis (2/5/2024).

Ia juga menyebut, jika wacana koalisi itu terealisasi bakal menyusahkan pengurus daerah PKS. Hal ini karena banyak kader dan simpatisan PKS Solo yang lebih memilih menjadi oposisi.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lanjutnya, sikap konsisten menjadi oposisi pemerintah juga memiliki dampak positif bagi perolehan suara setiap Pemilu sebelumnya. Jika melihat pemilu 2019 dan 2024, PKS Solo mendapat tambahan suara yang signifijan. 

Daryono meyakini banyak simpatisan dan kader PKS yang akan kecewa bila DPP memutuskan bergabung dengan koalisi pemerintah. 

"Dengan pertimbangan kebesaran partai dan sesuai aspirasi teman-teman, kami ingin PKS tetap berada di jalur oposisi," tutupnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera PKS Aboe Bakar Alhabsyi memberikan sinyal partainya siap bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming untuk lima tahun ke depan.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aboe mengatakan, PKS ingin berbuat sesuatu bagi bangsa Indonesia setelah dua periode berada di luar pemerintahan.

"Ini kan sudah selesai acara, ke depan ini kita ingin berbuat untuk bangsa ya, kita kan sudah pengalaman dua periode kemarin di luar," kata Aboe di Kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu (27/4/2024). 

Menurut dia, posisi di dalam dan di luar pemerintahan sama-sama positif, tetapi PKS ingin berbuat lebih maksimal. 

"Kita juga ingin berbuat lebih maksimal dan kita siap menyiapkan kader-kader PKS yang maksimal, yang positif, baik, dan profesional, untuk berkontribusi," kata Aboe.