TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum membuat keputusan resmi akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al Habsyi memberi sinyal PKS akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Lantas, bagaimana respons partai politik yang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM)?

Gerindra: Komunikasi terus dilakukan

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut, komunikasi antara PKS dan KIM mengenai peluang PKS bergabung dengan pemerintahan presiden terpilih Prabowo memang sudah ada. Namun, dia mengklaim, komunikasi itu belum dilakukan secara langsung dan final.

"Iya untuk responsnya KIM tentang keinginan PKS (bergabung dengan kubu Prabowo) kan memang kami belum pernah menjalin komunikasi yang langsung dan final. Ya maksudnya komunikasi finalnya kan belum ada," ujar Dasco saat dihubungi Tempo pada Ahad, 28 April 2024.

Meski belum final, Dasco mengaku, proses komunikasi dengan PKS terus dilakukan. Dia juga memastikan, pihaknya terbuka untuk melakukan dialog mengenai keinginan PKS bergabung ke kubu Prabowo. Nantinya, kata Dasco, jika komunikasi itu telah final, Prabowo akan bertemu PKS. 

Terkait ketidakhadiran Prabowo di acara Halalbihalal PKS, Dasco juga menyebut tidak dapat dikaitkan dengan sinyal penolakan terhadap PKS.

"Ketidakhadiran (Prabowo di acara PKS) itu tidak dapat dikaitkan dengan masalah belum direstui atau belum adanya komunikasi dengan PKS. Sehingga agar dapat dipisahkan mengenai masalah bergabung dan tidak kehadiran pada acaranya PKS," kata dia. 

Dasco menjelaskan, undangan dari PKS memang diberikan kepada Prabowo melalui Dasco. Dia menyebut, undangan itu diterima pada Kamis, 25 April 2024.

Dasco menjelaskan, Prabowo memang tidak bisa memenuhi undangan PKS karena harus hadir di acara keluarga yang telah dijadwalkan lebih dulu daripada undangan PKS.