Politikus PDIP Ganjar Pranowo mendeklarasikan diri berada di luar pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka usai dirinya kalah dalam Pilpres. Kubu Prabowo pun bereaksi merespons sikap Ganjar.

Hal itu disampaikan Ganjar Pranowo saat menghadiri acara Halal Bihalal TPN di Jalan Teuku Umar Nomor 9, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2024). Dengan menjadi oposisi, Ganjar menegaskan dirinya bakal melakukan kontrol terhadap pemerintahan.

"Saya declare, pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini, tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini, dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar," kata Ganjar saat acara Halal Bihalal TPN, di Jalan Teuku Umar Nomor 9, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2024).

Ganjar mengatakan berada di dalam atau di luar pemerintahan semuanya terhormat. Ganjar meminta tidak ada saling mencibir soal itu.

Penegasan berada di jalur oposisi kembali disampaikan Ganjar saat menghadiri halalbihalal Barikade 98 di Jakarta Pusat keesokan harinya. kali ini, Ganjar menyinggung partai yang menaunginya, yakni PDIP pernah menjadi oposisi selama dua periode pemerintahan.

"Saya tidak akan di pemerintahan. Semua ternyata ingin bicara, lalu apa yang membuat aneh, buat kami tidak aneh. Setidaknya partai kami PDIP pernah melakukan itu dua periode pemerintahan dan kami tetap hidup dan eksis, dan tetap jaya sampai hari ini," ujar Ganjar dalam halalbihalal Barikade 98 di Jakarta Pusat, Selasa (7/5/2024).

Dia pun mengungkapkan kepada seluruh peserta halalbihalal uang dan jabatan memang menggoda. Namun menurutnya, mereka harus punya mental yang tak mudah goyah agar konsisten mengawal demokrasi.

Gibran: Yaudah Nggak Papa

Wapres Terpilih 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka merespons sikap Ganjar Pranowo. Gibran mengaku tak mempermasalahkan sikap tersebut.

"Oh ya? Deklarasi? Yaudah nggak papa," kata Gibran dilansir detikJateng, Selasa (7/5/2024).

Meski begitu, Wali Kota Solo itu tidak mempersoalkan keputusan Ganjar untuk berada di luar pemerintahan. Ia juga meminta untuk tetap dikawal selama Prabowo-Gibran memimpin.

"Tetap ya mohon dikawal dari luar lah ya. Siapa pun itu masukan-masukan dari dalam, dari luar, dari oposisi tetap kita tampung tidak masalah," ujarnya.

Dengan deklarasi itu, menurut Gibran akan sejalan dengan partai yang menaungi Ganjar yakni PDIP yang akan menjadi oposisi. Gibran mengungkapkan komunikasi tetap terjalin antara Prabowo dengan pimpinan PDIP.

"(Komunikasi dengan Pak Ganjar) Kalau Pak Prabowo sendiri sudah menjalin komunikasi intens juga dengan pimpinan dari PDIP. (Kontestan pemilu belum komunikasi) Ya nanti coba kami komunikasikan," jelasnya.

Bamsoet Sebut di RI Tak Ada Istilah Oposisi

Ketua MPR sekaligus Waketum Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) turut berkomentar soal deklarasi Ganjar sebagai oposisi Prabowo. Bamsoet mengatakan tidak ada istilah oposisi dalam sistem politik pemerintahan RI.

"Ya justru itu masalah kebangsaan kita di pemerintahan dalam format nilai-nilai keindonesiaan kita seperti apa. Karena di kita tidak ada istilah oposisi, di luar pemerintahan boleh tapi kita bekerja secara gotong-royong dari sisi kita masing-masing," kata Bamsoet di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/5/2024).

Menurutnya, perbedaan sikap itu masuk dalam kerangka demokrasi dengan tetap mengutamakan kegotongroyongan.

"Jadi nggak ada yang namanya, oposisi kan berseberangan. Ini kan kita di Indonesia tidak ada istilah oposisi dalam politik ke-Indonesiaan kita. Di negara Pancasila Bung Karno telah mengenalkan sistem demokrasi, sistem politik yang basic-basicnya adalah kegotongroyongan," sambungnya.

Demokrat Gagal Paham Konsep Oposisi Ganjar

Demokrat mengaku tidak paham dengan sikap politik yang dideklarasikan Ganjar Pranowo bahwa akan berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Ketua DPP Demokrat Herman Khaeron mengatakan oposisi pemerintah biasanya merupakan sikap partai politik (parpol), bukan perorangan.

"Biasanya oposisi dan bukan oposisi itu adalah partai politik bukan orang per orang. Saya belum paham apakah oposisi yang dimaksud oleh GP," kata Herman kepada wartawan, Selasa (7/5/2024).

Herman menuturkan sikap oposisi itu juga merupakan sebuah pilihan bagi parpol. Menurutnya, hal itu juga dapat ditentukan oleh pemerintahan yang berkuasa.

"Bagi partai politik apakah oposisi dan atau pendukung pemerintah adalah pilihan. Namun juga sangat tergantung kepada presiden terpilih, apakah diajak bergabung atau tidak," kata dia.

PAN Nilai Ganjar Bertahan dengan Visi Misinya

PAN menghormati sikap Ganjar menjadi oposisi pemeritahan Prabowo-Gibran. PAN menilai Ganjar masih bertahan dengan visi misinya pada kompetisi pilpres lalu.

"Iya itu mungkin sikap konsistennya Pak Ganjar yang waktu kontestasi kemarin banyak tidak sejalan atau visi misinya memang agak berbeda dengan Pak Prabowo dan beliau bertahan di situ ya. Saya kira bagus-bagus saja," kata Waketum PAN Yandri Susanto kepada wartawan, Selasa (7/5/2024).

Namun, menurut Yandri, mayoritas rakyat telah memilih visi dan misi yang digaungkan Prabowo dan Gibran. Dia mempersilakan Ganjar yang hendak mengawal pemerintahan dari pihak yang berseberangan.

"Tapi kan pilihan rakyat memilih visi misi Pak Prabowo dengan dibuktikan di bilik suara, waktu itu mayoritas ada 58% memilih Pak Prabowo. Jadi visi misi Pak Prabowo yang dikehendak oleh rakyat. Tinggal Pak Ganjar sebagai oposisi atau di luar pemerintahan melakukan kontrol atau sebagai pendapat atau saran yang diperlukan untuk pemerintah yang akan datang," katanya.

Analisis Pakar soal Dampak dari Deklarasi Ganjar

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, memprediksi dampak dari sikap Ganjar. Awalnya, Adi menilai deklarasi tersebut merupakan sikap Ganjar, tak terkait partai politik.

"Sepertinya itu sebatas sikap individu Ganjar, karena kalau bicara sikap resmi PDIP tentu bukan Ganjar kiblatnya, tapi penentu utamanya Megawati sebagai ketum partai," kata Adi kepada wartawan, Selasa (7/5/2024).

Meski demikian, Adi memprediksi sikap PDIP tak akan berbeda dengan Ganjar Pranowo. Namun, keputusan apakah PDIP menjadi oposisi tau malah berkoalisi dengan Prabowo-Gibran, kata Adi, sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Sejauh ini PDIP belum memutuskan sikap resmi. Meski publik meyakini bahwa rasa-rasanya PDIP kelihatan prepare jadi oposan, bukan berkoalisi," ujar Adi.

Terkait apa dampak dari deklarasi Ganjar sebagai oposisi, Adi juga punya analisisnya. Adi menyebut yang akan terdampak yakni pemilih Ganjar. Meski demikian, dia menyebut pemilih memiliki sifat cenderung mudah melupakan peristiwa penting.

"Tentu sikap Ganjar berdampak pada pemilihnya yang mungkin akan oposan juga. Meski kita tahu bahwa pemilih memory-nya pendek, mudah melupakan peristiwa penting. Pemilih kita mudah cinta dan mudah benci pemimpin. Pemilih Ganjar yang saat ini kelihatan kritis tapi seiring berjalan waktu bisa berubah melunak," imbuhnya.