POJOKSATU.id - Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengeluarkan keputusan mengenai perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 pada Senin, 22 April 2024.

Jika MK memutuskan untuk tetap mengakui kemenangan Prabowo-Gibran seperti yang telah diputuskan oleh KPU sebelumnya, maka pasangan calon nomor urut 2 tersebut akan segera dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2024-2029 pada Oktober 2024. Namun, bagaimana nasib PDIP setelah Prabowo-Gibran dilantik?

Dalam merespons hal tersebut, Kordinator Tim Hukum Merah Putih C. Suhadi, yang juga merupakan bagian dari relawan pendukung Prabowo-Gibran, menyatakan bahwa PDIP sebaiknya berada dalam posisi oposisi, sebagai penyeimbang atau kontrol bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Saya melihat sangat ideal jika PDIP berada dalam barisan oposisi. Ini karena ada beberapa pertimbangan mendasar, di antaranya adalah ketidakcocokan antara Bu Mega dan Pak SBY, karena saat ini Pak SBY jelas berada dalam koalisi Prabowo-Gibran," katanya di Jakarta pada Selasa, 16 April 2024.

Lebih lanjut, Suhadi menyatakan bahwa ada ketegangan yang kuat antara Pak Jokowi dan Ibu Mega, sehingga tidak mungkin ketegangan tersebut berlanjut.

Selain itu, di dalam koalisi Prabowo-Gibran terdapat keluarga Cendana yang dahulu menjadi rival bagi Ibu Mega. Oleh karena itu, menurutnya, adalah tepat jika PDIP berada dalam barisan oposisi.

"Dan terakhir, saya melihat bahwa karakteristik Pak Prabowo dan Ibu Mega juga berbeda, di mana Pak Prabowo adalah sosok yang selalu menerima silaturahmi dan humanis. Sedangkan Bu Mega memiliki sifat yang lebih keras, sulit menerima perbedaan, dan cenderung agresif," ujarnya.

Maka dari itu, lanjut Suhadi, PDIP dengan Ibu Mega adalah pilihan yang tepat untuk berada dalam posisi oposisi. Selain itu, menurutnya, dalam sebuah pemerintahan, keberadaan partai oposisi sangatlah penting.

"Saya melihat selama mereka berada dalam pemerintahan selama 10 tahun, hampir tidak ada yang mereka lakukan, karena terkesan hanya mencari kenyamanan semata. Oleh karena itu, sekarang kita ingin melihat bagaimana jika mereka berada dalam posisi oposisi," katanya.

Karenanya, Suhadi menyarankan agar Prabowo lebih memprioritaskan kemajuan negara daripada hanya memperhatikan satu partai politik saja yang mungkin akan membuat koalisi tidak nyaman.

"Lebih baik Pak Prabowo melaksanakan program-program yang telah direncanakan sebelumnya, seperti makan siang gratis, hilirisasi yang baik, dan mempertimbangkan langkah-langkah dari sekarang," ujarnya.

"Selain itu, program-program seperti IKN juga harus dilanjutkan dan berbagai program lainnya harus dilaksanakan untuk kepentingan rakyat, yang jauh lebih penting daripada memikirkan masalah PDIP untuk ikut bergabung dalam pemerintahan," pungkas pendiri Negeriku Indonesia Jaya (Ninja).***