Sebagian Eropa Segera Akui Negara Palestina
Palestina masih berupaya mendapat pengakuan sebagai negara di tengah serangan Israel yang terus berlanjut. Terbaru, sejumlah negara Eropa menyatakan segera mengakui Palestina sebagai negara.
Sebagai informasi, selama ini Palestina terus berjuang untuk menjadi negara merdeka, mendapat pengakuan dunia dan menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Upaya terbaru agar Palestina resmi menjadi negara anggota PBB telah digagalkan Amerika Serikat (AS) lewat veto di Dewan Keamanan PBB pada Kamis (18/4/2024).
Veto AS itu membuat Palestina tetap berstatus sebagai pengamat di PBB. Status itu telah disandang Palestina, yang diwakili Organisasi Pembebasan Palestina, sejak tahun 2012.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kini, sejumlah negara Eropa disebut akan memberikan pengakuan resmi terhadap negara Palestina pada akhir bulan Mei 2024. Rencana negara-negara Eropa untuk mengakui negara Palestina itu langsung memicu reaksi keras dari Israel.
Dilansir Reuters dan Al Arabiya, Selasa (30/4/2024), hal tersebut diungkapkan oleh kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell, saat berbicara kepada wartawan di sela-sela pertemuan khusus Forum Ekonomi Dunia (WEC) di Riyadh, Arab Saudi.
Borrell tidak menyebut lebih lanjut negara mana saja yang akan mengakui negara Palestina secara resmi. Namun, sejumlah negara Eropa seperti Spanyol, Irlandia, Malta dan Slovenia mengumumkan bahwa mereka akan melakukan upaya bersama untuk mewujudkan pengakuan resmi terhadap Palestina sebagai negara.
Dalam pernyataan pada 22 Maret lalu, Spanyol mengungkapkan bahwa atas nama perdamaian Timur Tengah, pihaknya sepakat dengan Irlandia, Malta dan Slovenia untuk mengambil langkah pertama menuju pengakuan terhadap negara yang dideklarasikan Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Jalur Gaza yang sejak lama dikuasai kelompok Hamas sedang dilanda perang yang juga memicu peningkatan kekerasan di Tepi Barat yang diduduki Israel. Wilayah Tepi Barat juga diketahui menjadi lokasi permukiman Yahudi yang luas.
Israel diketahui meluncurkan serangan ke Gaza dengan alasan membalas serangan mendadak Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Serangan Hamas itu menyebabkan 1.200 orang tewas di Israel.
Sementara, serangan Israel di Gaza telah menyebabkan lebih dari 34 ribu orang tewas dan puluhan ribu lainnya terluka. Jutaan orang di Gaza pun harus mengungsi dan terancam kelaparan.
Israel pun mengecam rencana empat negara Eropa itu dalam mengupayakan pengakuan negara Palestina. Israel menyebut rencana itu sama saja memberikan 'hadiah bagi terorisme' yang mereka klaim akan mengurangi peluang dalam perundingan penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina.
"Pengakuan atas negara Palestina setelah pembantaian 7 Oktober mengirimkan pesan kepada Hamas dan organisasi teroris Palestina lainnya bahwa serangan teror mematikan terhadap warga Israel akan dibalas dengan gesture politik terhadap Palestina," sebut Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, dalam pernyataannya pada Maret lalu.
"Penyelesaian konflik hanya bisa dilakukan melalui perundingan langsung antara para pihak. Keterlibatan apa pun dalam pengakuan negara Palestina hanya akan menjauhkan pencapaian resolusi dan meningkatkan ketidakstabilan regional," ucapnya pada saat itu.
Hamas mengaku bersedia meletakkan senjata, membubarkan sayap bersenjata mereka, dan berubah menjadi partai politik, jika negara Palestina yang merdeka telah berdiri dengan didasarkan pada garis perbatasan sebelum tahun 1967. Dilansir Associated Press dan Al Arabiya, pernyataan itu disampaikan oleh Khalil al-Hayya yang merupakan pejabat tinggi politik Hamas dalam wawancara dengan media terkemuka Associated Press pada Rabu (24/4) waktu setempat.
Indikasi Hamas bersedia melucuti senjata tampaknya merupakan konsesi signifikan dari kelompok militan yang secara resmi berkomitmen untuk menghancurkan Israel tersebut. Namun, kecil kemungkinan Israel akan mempertimbangkan skenario semacam itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Apalagi Tel Aviv telah bersumpah untuk menghancurkan Hamas setelah serangan ke wilayah Israel pada 7 Oktober 2023. Kepemimpinan Israel saat ini juga menentang pembentukan negara Palestina di wilayah yang direbut Tel Aviv dalam perang tahun 1967 silam.
Al-Hayya, yang mewakili Hamas dalam perundingan gencatan senjata dan pertukaran sandera-tahanan, menyampaikan pernyataan yang terkadang menantang dan terkadang bernada damai dalam wawancara dengan Associated Press di Istanbul, Turki.
Dia mengatakan bahwa Hamas ingin bergabung dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang dipimpin oleh faksi rivalnya, Fatah, dan membentuk pemerintahan terpadu di Jalur Gaza serta Tepi Barat.
Al-Hayya mengatakan Hamas akan menerima 'negara Palestina yang berdaulat penuh di Tepi Barat dan Jalur Gaza, dan kembalinya para pengungsi Palestina sesuai dengan resolusi internasional' di sepanjang perbatasan Israel sebelum tahun 1967. Jika hal itu terjadi, kata Al-Hayya, sayap bersenjata Hamas yang diketanl sebagai Brigade Ezzedine al-Qassam akan dibubarkan.
"Semua pengalaman orang-orang yang bertempur melawan pendudukan, ketika mereka merdeka dan memperoleh hak-hak dan negara mereka, apa yang dilakukan kekuatan-kekuatan ini? Mereka berubah menjadi partai politik dan kekuatan tempur yang membela mereka berubah menjadi tentara nasional," ujarnya.
Selama bertahun-tahun, Hamas terkadang melunakkan posisinya di depan publik sehubungan dengan kemungkinan berdirinya negara Palestina yang berdampingan dengan Israel. Namun demikian, program politik Hamas masih secara resmi 'menolak segala alternatif selain pembebasan penuh Palestina, dari sungai hingga ke laut' -- merujuk pada wilayah yang membentang dari Sungai Yordan hingga Laut Mediterania, yang mencakup area-area yang kini menjadi wilayah Israel.
Al-Hayya tidak mengatakan apakah dukungannya terhadap solusi dua negara akan mengakhiri konflik Palestina dan Israel, atau hanya menjadi langkah sementara untuk mencapai tujuan utama Hamas dalam menghancurkan Israel. Otoritas Palestina yang merupakan pemerintahan yang diakui secara internasional telah digulingkan oleh Hamas ketika kelompok itu merebut Jalur Gaza tahun 2007 lalu, atau setahun usai memenangkan pemilu parlemen Palestina.
Palestina masih berupaya mendapat pengakuan sebagai negara di tengah serangan Israel yang terus berlanjut. Terbaru, sejumlah negara Eropa menyatakan segera mengakui Palestina sebagai negara.
Sebagai informasi, selama ini Palestina terus berjuang untuk menjadi negara merdeka, mendapat pengakuan dunia dan menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Upaya terbaru agar Palestina resmi menjadi negara anggota PBB telah digagalkan Amerika Serikat (AS) lewat veto di Dewan Keamanan PBB pada Kamis (18/4/2024).
Veto AS itu membuat Palestina tetap berstatus sebagai pengamat di PBB. Status itu telah disandang Palestina, yang diwakili Organisasi Pembebasan Palestina, sejak tahun 2012.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kini, sejumlah negara Eropa disebut akan memberikan pengakuan resmi terhadap negara Palestina pada akhir bulan Mei 2024. Rencana negara-negara Eropa untuk mengakui negara Palestina itu langsung memicu reaksi keras dari Israel.
Dilansir Reuters dan Al Arabiya, Selasa (30/4/2024), hal tersebut diungkapkan oleh kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell, saat berbicara kepada wartawan di sela-sela pertemuan khusus Forum Ekonomi Dunia (WEC) di Riyadh, Arab Saudi.
Borrell tidak menyebut lebih lanjut negara mana saja yang akan mengakui negara Palestina secara resmi. Namun, sejumlah negara Eropa seperti Spanyol, Irlandia, Malta dan Slovenia mengumumkan bahwa mereka akan melakukan upaya bersama untuk mewujudkan pengakuan resmi terhadap Palestina sebagai negara.
Dalam pernyataan pada 22 Maret lalu, Spanyol mengungkapkan bahwa atas nama perdamaian Timur Tengah, pihaknya sepakat dengan Irlandia, Malta dan Slovenia untuk mengambil langkah pertama menuju pengakuan terhadap negara yang dideklarasikan Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Jalur Gaza yang sejak lama dikuasai kelompok Hamas sedang dilanda perang yang juga memicu peningkatan kekerasan di Tepi Barat yang diduduki Israel. Wilayah Tepi Barat juga diketahui menjadi lokasi permukiman Yahudi yang luas.
Israel diketahui meluncurkan serangan ke Gaza dengan alasan membalas serangan mendadak Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Serangan Hamas itu menyebabkan 1.200 orang tewas di Israel.
Sementara, serangan Israel di Gaza telah menyebabkan lebih dari 34 ribu orang tewas dan puluhan ribu lainnya terluka. Jutaan orang di Gaza pun harus mengungsi dan terancam kelaparan.
Israel pun mengecam rencana empat negara Eropa itu dalam mengupayakan pengakuan negara Palestina. Israel menyebut rencana itu sama saja memberikan 'hadiah bagi terorisme' yang mereka klaim akan mengurangi peluang dalam perundingan penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina.
"Pengakuan atas negara Palestina setelah pembantaian 7 Oktober mengirimkan pesan kepada Hamas dan organisasi teroris Palestina lainnya bahwa serangan teror mematikan terhadap warga Israel akan dibalas dengan gesture politik terhadap Palestina," sebut Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, dalam pernyataannya pada Maret lalu.
"Penyelesaian konflik hanya bisa dilakukan melalui perundingan langsung antara para pihak. Keterlibatan apa pun dalam pengakuan negara Palestina hanya akan menjauhkan pencapaian resolusi dan meningkatkan ketidakstabilan regional," ucapnya pada saat itu.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Hamas mengaku bersedia meletakkan senjata, membubarkan sayap bersenjata mereka, dan berubah menjadi partai politik, jika negara Palestina yang merdeka telah berdiri dengan didasarkan pada garis perbatasan sebelum tahun 1967. Dilansir Associated Press dan Al Arabiya, pernyataan itu disampaikan oleh Khalil al-Hayya yang merupakan pejabat tinggi politik Hamas dalam wawancara dengan media terkemuka Associated Press pada Rabu (24/4) waktu setempat.
Indikasi Hamas bersedia melucuti senjata tampaknya merupakan konsesi signifikan dari kelompok militan yang secara resmi berkomitmen untuk menghancurkan Israel tersebut. Namun, kecil kemungkinan Israel akan mempertimbangkan skenario semacam itu.
Apalagi Tel Aviv telah bersumpah untuk menghancurkan Hamas setelah serangan ke wilayah Israel pada 7 Oktober 2023. Kepemimpinan Israel saat ini juga menentang pembentukan negara Palestina di wilayah yang direbut Tel Aviv dalam perang tahun 1967 silam.
Al-Hayya, yang mewakili Hamas dalam perundingan gencatan senjata dan pertukaran sandera-tahanan, menyampaikan pernyataan yang terkadang menantang dan terkadang bernada damai dalam wawancara dengan Associated Press di Istanbul, Turki.
Dia mengatakan bahwa Hamas ingin bergabung dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang dipimpin oleh faksi rivalnya, Fatah, dan membentuk pemerintahan terpadu di Jalur Gaza serta Tepi Barat.
Al-Hayya mengatakan Hamas akan menerima 'negara Palestina yang berdaulat penuh di Tepi Barat dan Jalur Gaza, dan kembalinya para pengungsi Palestina sesuai dengan resolusi internasional' di sepanjang perbatasan Israel sebelum tahun 1967. Jika hal itu terjadi, kata Al-Hayya, sayap bersenjata Hamas yang diketanl sebagai Brigade Ezzedine al-Qassam akan dibubarkan.
"Semua pengalaman orang-orang yang bertempur melawan pendudukan, ketika mereka merdeka dan memperoleh hak-hak dan negara mereka, apa yang dilakukan kekuatan-kekuatan ini? Mereka berubah menjadi partai politik dan kekuatan tempur yang membela mereka berubah menjadi tentara nasional," ujarnya.
Selama bertahun-tahun, Hamas terkadang melunakkan posisinya di depan publik sehubungan dengan kemungkinan berdirinya negara Palestina yang berdampingan dengan Israel. Namun demikian, program politik Hamas masih secara resmi 'menolak segala alternatif selain pembebasan penuh Palestina, dari sungai hingga ke laut' -- merujuk pada wilayah yang membentang dari Sungai Yordan hingga Laut Mediterania, yang mencakup area-area yang kini menjadi wilayah Israel.
Al-Hayya tidak mengatakan apakah dukungannya terhadap solusi dua negara akan mengakhiri konflik Palestina dan Israel, atau hanya menjadi langkah sementara untuk mencapai tujuan utama Hamas dalam menghancurkan Israel. Otoritas Palestina yang merupakan pemerintahan yang diakui secara internasional telah digulingkan oleh Hamas ketika kelompok itu merebut Jalur Gaza tahun 2007 lalu, atau setahun usai memenangkan pemilu parlemen Palestina.