AKURAT.CO Iran dan Pakistan meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan pada Rabu (24/4/2024) untuk mengambil tindakan terhadap Israel.

Baik Iran dan Pakistan mengatakan bahwa Israel telah "secara ilegal" menargetkan negara-negara tetangga dan fasilitas diplomatik asing.

Pernyataan bersama tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Pakistan menyusul kunjungan tiga hari Presiden Iran, Ebrahim Raisi ke negara itu ketika ketegangan di Timur Tengah meningkat.

Pada Jumat pekab lalu, ledakan terdengar di kota Isfahan, Iran yang menurut sumber merupakan serangan Israel.

Namun, Iran mengecilkan insiden tersebut dan mengatakan pihaknya tidak berencana melakukan pembalasan.

Menyadari bahwa tindakan pasukan rezim Israel yang tidak bertanggung jawab merupakan peningkatan besar di wilayah yang sudah bergejolak, kedua belah pihak meminta Dewan Keamanan PBB untuk mencegah rezim Israel melakukan petualangan di wilayah tersebut dan tindakan ilegal yang menyerang negara-negara tetangganya.

Negara tetangga Muslim, Iran dan Pakistan, berupaya memperbaiki hubungan setelah serangan militer saling balas yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tahun ini.

Raisi, yang menyelesaikan kunjungannya dan terbang ke Sri Lanka pada hari Rabu, berjanji untuk meningkatkan perdagangan antara Iran dan Pakistan hingga USD10 miliar atau sekitar Rp162 miliar per tahun.

Dalam kunjungannya ke Pakistan, Raisi mengatakan bahwa serangan Israel lebih lanjut ke wilayah Iran dapat mengubah dinamika secara radikal dan mengakibatkan tidak ada lagi yang tersisa dari “rezim Zionis”.

Seperti diketahui pada 13 April, Iran meluncurkan rentetan rudal dan drone ke Israel sebagai pembalasan atas dugaan serangan mematikan negara itu di kompleks kedutaan mereka di Damaskus pada tanggal 1 April.

Pakistan sebelumnya juga menyerukan deeskalasi oleh semua pihak.

Iran dan Pakistan berjanji selama kunjungan Raisi untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dan energi, termasuk kesepakatan pipa gas besar yang tertunda karena masalah geopolitik dan sanksi internasional.