TEMPO.CO, Jakarta - Setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih dalam Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 24 April lalu, Prabowo Subianto menyatakan akan merangkul semua komponen bangsa. Prabowo sudah bertemu dengan pimpinan partai politik di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) seperti Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Namun sejumlah kalangan berpendapat kekuatan partai oposisi di pemerintahan mendatang tetap dibutuhkan agar ada yang mengontrol dan mengawasi pemerintah.

1. Politikus PDIP Masinton Pasaribu: Perlu Ada Kontrol terhadap Kekuasaan

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Masinton Pasaribu, menilai oposisi dalam pemerintahan diperlukan untuk mengontrol kekuasaan melalui sikap kritis.

Menurut dia, istilah oposisi merupakan bagian dari demokrasi, yang mana harus terdapat sistem kontrol pengawasan agar pemerintahan berjalan efektif dan bermanfaat bagi rakyat.

"Perlu ada penyeimbang dan kontrol terhadap kekuasaan karena kekuasaan kalau tanpa ada kontrol yang terjadi bisa semena-mena," kata Masinton dalam diskusi daring bertajuk ‘Demokrasi Tanpa Oposisi’ pada Sabtu, 4 Mei 2024.

Dia mengatakan, apabila nantinya PDIP menjadi oposisi, pihaknya tidak hanya sekadar berbeda pendapat dengan pemerintah, tetapi memberikan berbagai alternatif kebijakan. PDIP sebelumnya telah melakukan langkah tersebut pada masa pemerintahan presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun.

Kala itu, kata dia, PDIP konsisten berada di luar pemerintahan dan aktif memberikan berbagai alternatif kebijakan yang bisa dinilai oleh rakyat serta baik bagi sistem checks and balances serta kontrol dari luar pemerintahan.

"Ini juga menjadi bagian dari edukasi dan pendidikan politik rakyat sehingga rakyat juga memiliki berbagai alternatif pandangan yang disajikan, baik oleh pemerintah maupun di luar pemerintah," ucap dia.

Namun dia mengingatkan berada di luar pemerintahan bukan berarti pihak oposisi membenci atau anti terhadap pemerintah.