AS: Resolusi DK PBB Tidak Mengikat Israel, Hamas Bersumpah Tak Akan Lepaskan Sandera
AS: Resolusi DK PBB Tidak Mengikat Israel, Hamas Bersumpah Tak Akan Lepaskan Sandera
TRIBUNNEWS.COM - Amerika Serikat menilai, Resolusi PBB memerintahkan gencatan senjata segera di Gaza adalah keputusan yang tidak mengikat Israel.
Diketahui, Resolusi DK PBB yang disahkan pada Senin (25/3/2024) itu juga memerintahan pembebasan tanpa syarat semua sandera dan tahanan perang dari kedua belah pihak.
Terkait resolusi DK PBB ini, sejatinya semua resolusi Dewan Keamanan PBB bersifat mengikat semua negara yang menjadi anggota.
Namun Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, mengatakan: “Ini adalah resolusi yang tidak mengikat, jadi tidak ada dampak sama sekali terhadap kemampuan Israel untuk terus menyerang Hamas.”
Pernyataan Kirby senada dengan sikap yang diambil Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield.
Sebagai catatan, pemungutan suara pada Senin itu adalah yang pertama di mana AS tidak menggunakan hak vetonya untuk memblokir kritik terhadap Israel.
Amerika abstain dalam pemungutan suara, sehingga resolusi tersebut disahkan.
Pada banyak kesempatan, AS menggunakan veto tersebut yang secara militer dan politik berarti mendukung aksi bombardemen brutal Israel di Gaza.
Selain itu, AS juga menyetujui pendanaan baru senilai miliaran dolar bagi pasukan pendudukan Israel untuk melakukan serangan mereka yang telah menewaskan lebih dari 32.400 warga Palestina, 72 persen di antaranya adalah perempuan dan anak-anak, sejak 7 Oktober. 2023.
Di sisi lain, Hamas juga memberikan respons terhadap situasi perkembangan negosiasi pertukaran tahanan yang dimediasi Mesir dan Qatar.
Hamas, pada Rabu (27/3/2024) bersumpah kalau mereka tidak akan melepaskan sandera Israel yang ada di tangan sayap militer mereka, Brigade Al Qassam, sampai tuntutannya dipenuhi, Anadolu Agency melaporkan.
Hamas menuntut diakhirinya serangan mematikan Israel di Jalur Gaza dan penarikan pasukan Israel dari Wilayah tersebut untuk kesepakatan pertukaran sandera-tahanan dengan Tel Aviv.
“Hamas tidak akan melepaskan sandera Israel sampai semua tujuannya tercapai,” kata mantan ketua kelompok tersebut, Khaled Meshaal, dalam sebuah acara di Yordania sebagaimana dikutip dalam pernyataan Hamas.
Dia mengatakan kelompok Perlawanan Palestina ingin serangan mematikan Israel dihentikan dan pasukan Israel ditarik dari Gaza secara permanen.
“Kami juga menuntut kembalinya para pengungsi ke rumah mereka dan penyediaan semua bantuan dan tempat berlindung yang diperlukan, rekonstruksi daerah kantong, dan diakhirinya pengepungan,” tambah Meshaal.
Qatar, Mesir dan AS melakukan mediasi antara Hamas dan Israel untuk mencapai gencatan senjata di Gaza dan pertukaran sandera antara kedua belah pihak.
Hamas diperkirakan menyandera lebih dari 130 warga Israel, sementara Tel Aviv menahan lebih dari 9.100 warga Palestina di penjaranya.
Israel telah melancarkan serangan militer mematikan di wilayah Palestina sejak serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober yang menewaskan hampir 1.200 orang.
Hampir 32.500 warga Palestina telah terbunuh dan 74.900 lainnya terluka akibat kehancuran massal dan kekurangan kebutuhan pokok.
Pada hari Senin, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang menuntut gencatan senjata segera di Gaza selama bulan suci Ramadhan.
Meskipun Hamas menyambut baik resolusi tersebut, Israel menolak seruan gencatan senjata dan bersumpah untuk melanjutkan perangnya terhadap wilayah kantong Palestina.
Perang Israel, yang kini memasuki hari ke-173, telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza terpaksa mengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah kantong tersebut rusak atau hancur, menurut PBB. .
Israel dituduh melakukan genosida di ICJ, yang pada bulan Januari mengeluarkan keputusan sementara yang memerintahkan Tel Aviv menghentikan tindakan genosida dan mengambil tindakan untuk menjamin bahwa bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza.
(oln/memo/*)