Warta Ekonomi, Jakarta -

Keberadaan pihak di luar pemerintahan atau oposisi dinilai penting untuk mengontrol kekuasaan yang sedang berjalan.

Hal ini disampaikan politisi PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu yang menilai keberadaan oposisi juga bagian dari demokrasi.

Menurutnya, perlu ada pihak penyeimbang untuk mengawasi agar kekuasaan tidak semena-mena menjalankan pemerintahan.

"Perlu ada penyeimbang dan kontrol terhadap kekuasaan itu karena kekuasaan kalau tanpa ada kontrol yang terjadi bisa semena-mena," kata Masinton dalam diskusi daring bertajuk Demokrasi Tanpa Oposisi yang dipantau di Jakarta, Sabtu (4/5/24) dilansir dari ANTARA.

Masinton mengungkapkan apabila partainya kelak resmi menegaskan sikap menjadi oposisi, maka PDIP bukan sekadar berbeda pendapat dengan kekuasaan, tetapi juga memberikan alternatif kebijakan.

Hal ini menurutnya telah dilakukan PDIP pada 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di mana PDIP jadi oposisi.

"Ini juga menjadi bagian dari edukasi dan pendidikan politik rakyat sehingga rakyat juga memiliki berbagai alternatif pandangan yang disajikan, baik oleh pemerintah maupun di luar pemerintah," ucap dia.

Namun, ia mengingatkan bahwa berada di luar pemerintahan bukan berarti pihak oposisi membenci atau anti terhadap pemerintah.

"Itu stigma yang selalu salah selama ini karena kita belum mampu membangun kelembagaan demokrasi, termasuk melembagakan partai-partai politik yang ada di luar pemerintahan," tutur Masinton.

Mengenai sikap partainya, Masinton mengungkapkan PDIP belum memutuskan apa pun terkait menjadi oposisi.

Semuanya menurutnya akan diambil saat Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan pada 24-26 Mei 2024.