TEMPO.CO, Jakarta  - Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto belum pernah mengeluarkan susunan kabinet resmi.

"Kami tegaskan sekali lagi bahwa itu tidak benar, dan belum pernah dikeluarkan oleh Pak Prabowo Subianto dan timnya," kata Dasco dalam keterangan seperti dilansir Antara, Minggu, 28 April 2024.

Hal itu disampaikan-nya untuk menepis sejumlah daftar susunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran yang banyak beredar di publik.

"Kepada masyarakat luas terutama pendukung Prabowo-Gibran agar tidak merasa bingung bahwa akhir-akhir ini banyak sekali beredar susunan kabinet dengan berbagai macam versi. Nah, untuk itu kami konfirmasi bahwa tidak ada satupun versi yang benar," ujar dia.

Dasco mengaku proses penyusunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran belum dimulai sebab Prabowoi masih terus melakukan komunikasi dan kajian untuk merumuskan komposisi kabinet pemerintahan 2024-2029.

"Komunikasi-komunikasi masih dilakukan, kemudian Pak Prabowo masih melihat portofolio-portofolio yang ada, kemudian masih melakukan pengkajian-pengkajian kementerian-kementerian yang ada sehingga terlalu dini rasanya kemudian susunan-susunan kabinet itu sudah keluar," katanya.

Menurut dia, daftar susunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran yang banyak beredar itu mungkin sebuah aspirasi bagi perumusan kursi-kursi menteri periode mendatang.

"Bahwa itu juga mungkin dikeluarkan untuk menjadi aspirasi ya mungkin, tapi kami tegaskan sekali lagi bahwa itu tidak benar dan belum pernah dikeluarkan oleh Pak Prabowo Subianto dan timnya," tutur Wakil Ketua DPR ini.

Dasco berharap masyarakat tidak lagi bingung terhadap kebenaran beragam versi susunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran yang beredar luas di masyarakat.

"Sehingga kami minta masyarakat untuk tidak bingung karena ini banyak yang bertanya dan WA (WhatsApp) apakah versi ini, yang mana yang benar? Bahwa semuanya itu adalah mungkin aspirasi, tapi bukan dikeluarkan resmi oleh Pak Prabowo Subianto maupun timnya," kata Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu.

Iklan

Pada Kamis pekan lalu Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan menyebutkan bahwa syarat untuk menjadi pembantu Presiden Prabowo adalah mereka yang memahami dan menyetujui program presiden, sebab kebijakan menteri merupakan elaborasi atau penerjemahan dari kebijakan pimpinan.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik partai-partai non-Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang ingin bergabung di pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, sikap tersebut mencontoh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Grace mengklaim pelibatan semua pihak adalah cara terbaik bagi KIM saat ini. “Belajar dari Pak Jokowi, kalau mau Indonesia maju, yang terbaik jalan sama-sama. Kolaborasi semua pihak,” kata Grace melalui pesan singkat pada Ahad, 28 April 2024.

Saat ini, beberapa partai mantan kompetitor KIM di Pilpres 2024 sudah menyatakan dukungannya untuk Prabowo-Gibran. Di antaranya Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persaturan Pembangunan (PPP). Selain itu, ada juga Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyebut ingin segera bertemu dengan Prabowo.

Selain itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan juga mengatakan partainya tidak memiliki masalah jika ada partai-partai non-KIM yang bergabung ke koalisi. Pria yang akrab disapa Zulhas ini pun mengungkapkan arahan Prabowo untuk membahas partai-partai yang akan bergabung dalam KIM.

Menurut dia, pembahasan keputusan strategis tersebut dilakukan setelah penetapan Prabowo sebagai presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Secara resmi, memang Pak Prabowo selalu mengatakan setelah proses tuntas. Jadi kami tunggu,” kata Zulhas di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 April 2024.