Otoritas Palestina Umumkan Kabinet Baru, Respons Seruan Reformasi
RAMALLAH, KOMPAS.com - Otoritas Palestina telah mengumumkan pembentukan Kabinet baru setelah menghadapi tekanan internasional untuk melakukan reformasi.
Presiden Mahmoud Abbas, yang telah memimpin Palestina selama hampir dua dekade dan masih memegang kendali secara keseluruhan, mengumumkan pemerintahan baru melalui keputusan presiden pada Kamis (28/3/2024).
Tak satu pun dari menteri-menteri yang akan datang merupakan sosok yang terkenal.
Dilansir dari AP, Abbas menunjuk Mohammad Mustafa, penasihat lamanya, untuk menjadi perdana menteri awal bulan ini.
Mustafa, seorang ekonom independen lulusan AS, telah berjanji untuk membentuk pemerintahan teknokratis dan menciptakan dana perwalian independen untuk membantu membangun kembali Gaza.
Sejumlah menteri baru berasal dari Gaza, namun belum jelas apakah mereka masih berada di wilayah tersebut.
Menteri Dalam Negeri Ziad Hab al-Rih adalah anggota gerakan Fatah sekuler pimpinan Abbas, dan menteri urusan Yerusalem yang akan datang, Ashraf al-Awar, mendaftar untuk mencalonkan diri sebagai kandidat Fatah dalam pemilu tahun 2021 yang ditunda tanpa batas waktu.
Otoritas Palestina mengelola sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel.
Pasukannya diusir dari Gaza ketika Hamas merebut kekuasaan pada tahun 2007, dan mereka tidak mempunyai kekuatan di sana
Kelompok ini hanya mempunyai sedikit dukungan rakyat atau legitimasi di kalangan warga Palestina, sebagian karena mereka tidak menyelenggarakan pemilu dalam 18 tahun.
Kebijakan mereka untuk bekerja sama dengan Israel dalam masalah keamanan sangat tidak populer dan telah menyebabkan banyak warga Palestina memandang mereka sebagai subkontraktor pendudukan.
Jajak pendapat dalam beberapa tahun terakhir secara konsisten menunjukkan bahwa sebagian besar warga Palestina menginginkan Abbas yang berusia 88 tahun mengundurkan diri.
Amerika Serikat telah menyerukan revitalisasi Otoritas Palestina untuk mengelola Gaza pascaperang menjelang status negaranya.
Israel menolak gagasan itu, dengan mengatakan pihaknya akan mempertahankan kontrol keamanan terbuka atas Gaza dan bermitra dengan warga Palestina yang tidak berafiliasi dengan Otoritas Palestina atau Hamas.