JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengeklaim terjadi perpindahan suara saat proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan di Jawa Timur pada Pileg DPR RI 2024.

Menurut permohonan PPP yang diregistrasi di Mahkamah Konstitusi (MK), perpindahan suara itu terjadi di daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur IV.

Lebih dari 3.000 suara, menurut PPP, berpindah ke Partai Gerindra dan PAN.

Rinciannya, perolehan suara PPP menurut KPU RI sebanyak 110.633. Sementara itu, menurut mereka, perolehan suara PPP mestinya 114.426 suara atau 3.793 suara.

Sementara itu, perolehan suara Gerindra dianggap harusnya 339.283 suara atau 3.005 suara lebih sedikit dibandingkan 342.288 suara yang ditetapkan KPU RI, sedangkan PAN 112.366 suara atau 149 suara lebih sedikit dibandingkan 112.515 suara yang ditetapkan KPU RI.

PPP menganggap, semestinya mereka berhak atas satu kursi DPR RI dari dapil ini.

Dengan kejadian itu, dalam petitum permohonan sengketa PPP, mereka meminta agar MK memerintahkan KPU RI menggelar pemungutan suara ulang di Kecamatan Sumberbaru dan kecamatan lainnya di Kabupaten Jember.

"(Meminta Mk) memerintahkan Termohon (KPU RI) untuk kursi terakhir DPR RI dari 8 (kursi tersedia) di dapil Jawa Timur IV kepada Pemohon atas nama Lucita Izza Rafika, caleg nomor urut 2," tulis permohonan sengketa mereka.

Sebagai informasi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diprediksi tergusur dari Senayan dengan hanya mendapatkan 5.878.777 suara dari total 84 dapil

Dibandingkan dengan jumlah suara sah Pileg DPR RI 2024 yang mencapai 151.796.631 suara, maka PPP hanya meraup 3,87 persen suara.

Selain PPP, beberapa partai politik lain juga gagal mendapatkan kursi di Senayan lantaran gagal melampaui ambang batas parlemen/parliamentary threshold 4 persen, yakni PSI, Perindo, Gelora, Hanura, Buruh, Ummat, PBB, Garuda, dan PKN.

MK menyatakan, ada 297 gugatan sengketa Pileg 2024 yang diregistrasi menjadi perkara untuk disidangkan dan diadili dalam 30 hari kerja. Jumlah itu terbagi ke dalam sengketa Pileg DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Oleh sebab banyaknya jumlah perkara yang masuk, sembilan hakim konstitusi akan dibagi ke dalam 3 panel, sehingga masing-masing perkara sengketa bakal diadili panel yang berjumlah 3 hakim.

Hakim terbaru MK mantan politikus PPP, Arsul Sani, akan tetap ikut sidang perkara berkaitan dengan PPP, agar panel hakim mencapai kuorum 3 hakim dan sidang dapat berlangsung.

Namun, ia disebut tidak akan mendalami bukti-bukti dan tak ikut memutus perkara, karena putusan akan diambil oleh 8 hakim konstitusi lainnya.

Sementara itu, KPU RI bekerja sama dengan 8 firma hukum untuk menghadapi 297 sengketa Pileg 2024 tersebut.

Koordinator Divisi Hukum KPU RI, Mochamad Afifuddin, menyebut bahwa masing-masing firma hukum menangani partai politik yang berbeda.

Firma hukum yang disiapkan untuk menghadapi sengketa PPP adalah kantor hukum HICON Law and Policy Strategies, pengacara KPU RI saat menghadapi sengketa Pilpres 2024 yang telah diputus Mahkamah sebelumnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.