Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Joko Widodo (Jokowi) curhat mengenai pekerjaan rumah (PR) yang tak akan bisa dibereskan, kalaupun ia lima kali menjadi presiden.

Curhat ini diungkap oleh Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin. Ia mengatakan pembicaraan ini didapat saat OIKN dipanggil Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

"Terakhir-terakhir Pak Presiden (Jokowi) sampaikan ke kami (OIKN) pada saat dipanggil beliau, bahwa IKN itu adalah Indonesia X (kota eksperimen). 'Kalaulah saya (Jokowi) jadi presiden 5 kali, saya tidak akan bisa mengubah tata kelola pemerintahan kita yang ada sudah berakar sampai ke desa-desa'," jelas Alimuddin menceritakan curhatan Jokowi, dalam seminar di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (7/5).

Alimuddin lantas mengutip pernyataan lain Jokowi. Ia menyebut sang Kepala Negara sengaja menjadikan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai Indonesia X alias kota eksperimen.

Oleh karena itu, penetapan IKN sebagai ibu kota baru di pemerintahan Jokowi disebut juga sebagai langkah awal menyelesaikan PR tersebut.

"Memang banyak sekali pekerjaan dan menjadikan biaya tata kelola pemerintahan kita menjadi mahal. Oleh karena itu, salah satu yang mengakibatkan (ibu kota) dipindah, di samping persoalan kesejahteraan dan pemerataan penduduk, juga ingin mengubah tata kelola pemerintahan," tuturnya.

Ia kemudian bercerita tentang pengalamannya menghadapi birokrasi di negeri ini. Alimuddin mengaku kerap dibuat dongkol saat ingin mengurus beberapa hal dengan pejabat pemerintah pusat dulu.

Deputi OIKN itu menyebut biaya pejabat daerah ke Jakarta sangat mahal. Akan tetapi, ketika sampai ke ibu kota malah belum tentu bisa bertemu dengan pejabat pemerintah pusat terkait.

"Kita harus ke Jakarta baru selesai urusan, itu pun kalau ketemu pejabatnya. Dulu kita ke Jakarta mau ketemu eselon II susahnya minta ampun. Saya dulu kadang dongkol begitu susahnya, ketemu eselon IV yang tidak memberikan keputusan apa-apa," cerita Alimuddin.

Kini, kehadiran IKN diklaim sebagai bentuk upaya Jokowi bereksperimen menyederhanakan proses tata kelola pemerintahan. Alimuddin menegaskan Presiden Joko Widodo mau tata kelola pemerintah bisa lebih lincah di masa mendatang. Ini terutama terkait bagaimana pemerintah melayani masyarakat.

"Sehingga nanti di IKN, tata kelola pemerintahan sangat berbeda dengan pemerintah daerah yang lain," ucapnya.

"Karena memang IKN bukan daerah otonom seperti provinsi segala macam. Makanya, diselevelkan seperti provinsi yang akan melaksanakan fungsi pemda. Services (pelayanan) dari orang lahir sampai meninggal sama, hanya saja tidak dikelola oleh pemda yang kita kenal otonom," tutup Alimuddin.