TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah bicara soal kemungkinan pertemuan politik antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan presiden terpilih di Pilpres 2024 Prabowo Subianto.

Ahmad Basarah mengatakan, hingga kini baik Megawati maupun Prabowo memiliki hubungan pribadi yang cukup baik.

Namun untuk melakukan pertemuan politik dengan Prabowo, Megawati tetap harus menunggu instruksi dari internal partai.

Terlebih setelah MK resmi memutuskan untuk menolak gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, pada Senin (22/4/2024) kemarin.

Ahmad Basarah mengaku pertemuan Prabowo dan Megawati bisa saja terjadi dalam waktu dekat, usai penetapan pemenang Pilpres 2024.

Namun pertemuan itu merupakan pertemuan pribadi Megawati secara pribadi, bukan mewakili PDIP secara politik.

Karena pertemuan Megawati dengan Prabowo secara politik masih akan dibicarakan oleh PDIP.

Selain itu Megawati memiliki protokolnya sebagai pemimpin partai.

Lebih lanjut, Ahmad Basarah menuturkan, pertemuan Megawati secara politik dengan Prabowo mungkin terjadi usai rapat koordinasi nasional (Rakornas) PDIP.

Rakornas PDIP tersebut baru akan digelar pada tanggal 24 hingga 26 Mei 2024 mendatang.

Dalam Rakornas itu PDIP akan menentukan sikapnya dan menyerahkan rekomendasi sikap tersebut kepada Megawati Soekarnoputri.

"Pertemuan-pertemuan yang sifatnya politik kenegaraan, tentu dalam konteks itu Bu Mega akan mengaitkan dengan bagaimana positioning PDIP sebagai sebuah partai politik," kata Ahmad Basarah dilansir WartakotaLive.com, Selasa (23/4/2024).

PDIP Siap Menjadi Oposisi ataupun Koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran, Tergantung Keputusan Megawati

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah mengatakan, partainya siap menjadi oposisi atau bergabung dalam koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hal ini disampaikan Basarah setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang diajukan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024.

Namun, Basarah menegaskan, mengenai sikap partai akan diputuskan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

"Jadi apapun keputusan Ibu Mega kelak, maka seluruh kader PDIP akan siap berada di dalam maupun di luar pemerintahan," kata Basarah di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (22/4/2024).

Dia menyebut, kader PDIP telah dilatih dan dididik untuk harus mampu hidup dalam segala cuaca dan dinamika politik nasional.

Menurut Basarah, PDIP sudah terbiasa bertahan dalam berbagai iklim dan dinamika politik Tanah Air.

"Kita pernah di jalan kolonialisme dulu ketika Bung Karno mendirikan PNI 4 Juli 1927, di dalam masa hegemoni kolonialisme itu, kita kemudian mampu survive dan mengantarkan Indonesia merdeka bersama parpol-parpol lain," ujarnya.

Basarah menuturkan, ketangguhan PDIP berada di dalam maupun luar pemerintahan telah teruji.

Contohnya, ketika masa Orde Baru banyak menerima intimidasi politik, tetapi PDI mampu bertahan dan menjadi pemenang Pemilu 1999.

"Kemudian kita pernah berada di pemerintahan lalu keluar lagi di pemerintahan, berada di luar pemerintahan maksud saya, dan masuk lagi di dalam pemerintahan selama 10 tahun," ucap Basarah.

Basarah mengungkapkan, sikap politik PDIP lima tahun ke depan akan ditentukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar Mei 2024 mendatang.

Pada Rakernas itu, seluruh struktur partai bakal memberikan masukan kepada Megawati tentang posisi politik partai menjadi bagian pemerintah atau oposisi.

"Memberikan usulan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum PDIP pemegang hak prerogatif kongres untuk kemudian di sanalah (Rakernas) PDIP akan menentukan sikap politiknya. Akan berada di dalam atau di luar pemerintahan," tuturnya.

Basarah menuturkan, seluruh struktur partai memang berhak memberikan masukan ke Megawati soal posisi berkoalisi atau menjadi oposisi.

Akan tetapi, Megawati memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah politik PDIP ke depan.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Fersianus Waku)(WartakotaLive.com/Desy Selviany)