Jakarta, CNBC Indonesia - Perang saudara terjadi di Myanmar sejak 2021 lalu. Akibatnya banyak jenderal hilang sampai membuat negara terancam 'gelap'.

Perang saudara ini disebabkan karena konfrontasi bersenjata yang melibatkan dua pihak di dalam negeri.

Negara tetangga Indonesia itu berada dalam perang saudara sejak junta militer pimpinan Min Aung Hlaing mengkudeta pemerintahan sipil pada Februari 2021. Hingga saat ini, perlawanan dari milisi-milisi anti junta terus berlanjut.

Terbaru, junta mengatakan negara itu hanya berhasil memproduksi sekitar setengah dari listrik yang dibutuhkannya setiap hari. Rezim menyalahkan pasukan perlawanan yang dirasa terus merusak infrastruktur dan juga curah hujan yang rendah.

Jaringan listrik Myanmar hanya memproduksi 2.800 megawatt dari kebutuhan 5.443 megawatt yang dibutuhkan setiap hari, menurut pernyataan otoritas ketenagalistrikan yang dirilis oleh tim informasi junta pada Rabu malam.

"Produksi listrik domestik dari gas alam berkurang sekitar 446 megawatt dari kapasitas normal harian, dan curah hujan yang rendah telah menyebabkan kekurangan harian sekitar 350 megawatt dari sumber tenaga air," kata Otoritas Kelistrikan Myanmar yang dikendalikan junta dikutip dari AFP, Minggu (5/5/2024).

Junta menyalahkan serangan yang dilakukan lawan-lawannya sebagai penyebab berkurangnya produksi listrik dalam negeri. Sekitar 350 megawatt dari pembangkit listrik tenaga air hilang akibat serangan terhadap saluran listrik.

"Sejak kudeta tersebut, 89 tiang telah dihancurkan, lima pembangkit listrik telah dibom dan terdapat 71 serangan terhadap saluran listrik utama," tambahnya.

Selain curah hujan dan perlawanan, junta mengatakan produksi listrik domestik dari gas alam berkurang sekitar 446 megawatt dari kapasitas normal harian. Padahal, ekspor gas alam Myanmar ke China dan Thailand menghasilkan hampir US$ 300 juta (Rp 4,8 triliun) per bulan

Otoritas ketenagalistrikan juga menyatakan 400.000 kotak meteran listrik telah diputus karena tagihan tidak terbayar. Diketahui, banyak orang di Myanmar telah berhenti membayar utilitas dan pajak lainnya untuk memprotes kudeta yang menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi.

Pada hari Kamis, penduduk pusat komersial Yangon melaporkan pemadaman listrik di kota tersebut sekitar pukul 15.30 waktu setempat. Otoritas ketenagalistrikan mengatakan pihaknya melakukan "upaya tepat waktu" untuk memulihkan listrik di kota berpenduduk sekitar delapan juta orang itu.

Jenderal Hilang-Militer Mundur

Eksistensi junta dalam perang ini mulai dipertanyakan. Pasalnya, banyak kekalahan yang dilaporkan pasukan yang saat ini memerintah dan adanya laporan sejumlah jenderal militer yang menghilang.

Media Irrawaddy melaporkan bagaimana bos tertinggi junta, Jenderal Min Aung Hlaing, tak terlihat merayakan Festival Thingyan di paviliun militer di Pyin Oo Lwin di Mandalay, yang menjadi pusat akademi militer. Ini terjadi setelah pasukan perlawanan anti-junta menyerang kota itu dengan roket.

Bukan hanya Jenderal Min Aung Hlaing, Wakil Kepala Junta Myanmar Soe Win juga tak terlihat di depan umum selama lebih dari dua minggu. Rumor mengatakan ia terluka parah dalam serangan pesawat tak berawak (drone) pasukan perlawanan anti-junta pada 9 April.

Di sisi lain, Irrawaddy juga menulis bagaimana rumor lain mengatakan bahwa Soe Win sengaja dibersihkan Min Aung Hlaing. Ini karena serangkaian kekalahan militer Myanmar selama lima bulan terakhir yang memuat popularitas Min Aung Hlaing memudar.

"Para pendukung militer menyatakan dukungan mereka terhadap Soe Win untuk mengambil alih militer," kata sumber di militer Myanmar.

Isu pembersihan ini juga didukung fakta ditangkapnya mantan Letnan Jenderal Myint Hlaing di rumahnya karena dugaan korupsi sesaat sebelum Festival Thingyan.

Myint Hlaing dikenal sebagai seorang garis keras dan terkenal karena menyuruh para petani untuk tidak makan satu kali sehari demi menghemat uang guna membayar kembali pinjaman pertanian mereka kepada pemerintah.

"Ada spekulasi bahwa dua jenderal lainnya ditangkap bersama Myint Hlaing karena diduga berencana menggulingkan Min Aung Hlaing," tambah media Myanmar itu meski menyatakan verifikasi tidak dapat dilakukan.