TRIBUNKALTIM.CO - Inilah respons Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang namanya terseret saat sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.

Nama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dipermasalahkan kubu Anies-Muhaimin saat sidang di Mahkamah Konstitusi.

Kubu Anies-Muhaimin mempermasalahkan Bahlil yang mendampingi Gibran Rakabuming Raka saat melakukan kampanye pemilu dan sebagai seorang menteri yang ikut memenangkan Prabowo-Gibran.

Diakui Bahlil, dirinya tidak tahu jika namanya disebut Kuasa Hukum Anies-Muhaimin (Amin) saat sidang MK.

Mendengar hal tersebut, Bahlil Lahadalia heran jika kubu Anies-Muhaimin mempermasalahkan dirinya karena mendampingi Gibran kampanye.

"Emang nggak boleh aku dampingi mas Gibran? Emang aku apa namanya dampingi mas Gibran kenapa? Ada masalah, di mana?" katanya usai menghadiri acara buka puasa bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Menurut Bahlil saat mendampingi Gibran kampanye, dirinya cuti sebagai Menteri Investasi.

Hal itu sesuai dengan mekanisme peraturan yang ada.

"Loh saya kan waktu itu kan cuti," katanya.

Terkait dirinya diminta hadir dalam sidang di MK, Bahlil mengaku belum mengetahuinya.

Pasalnya ia belum tahu persis apa yang dipermasalahkan dari keterlibatan dirinya dalam kampanye Gibran.

"Belum tahu. Belum tahu. Saya lihat aspek hukumnya dulu kan. Aku nggak tahu itu urusan itu," katanya.

Ketimbang menyeret-nyeret sejumlah menteri dalam sengketa Pilpres, Bahlil menyarankan kubu Amin untuk segera menyelesaikan sidang tersebut.

"Sudahlah suruh mereka urus agar cepat selesai sidangnya lah ya, suaranya bagaimana," ujar Bahlil.

Sebelumnya Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Bambang Widjojanto menduga Presiden Joko Widodo (Jokowi) membiarkan para menterinya ikut berkampanye untuk paslon 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hal tersebut disampaikan pria yang kerap disapa BW itu, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan gugatan perselisisahn hasil pemilihan umum (PHPU), di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, pada Rabu (27/3/2024).

BW awalnya menilai, Presiden Jokowi telah menyalahgunakan fasilitas negara, dengan menyatakan bahwa dia mendapat informasi dari komunitas intelijen mengenai surveilans partai politik, pada tanggal 16 September 2023.

"Timbul pertanyaan, dalam kapasitas apa Presiden Joko Widodo menggunakan BIN (Badan Intelejen Negara) untuk mengetahui data survei dan arah partai politik.

Apakah sebagai kepala pemerintahan, pelaku politik, atau yang terafiliasi dengan kepentingan calon?" kata BW, dalam keterangannya di persidangan, Rabu.

Tak hanya itu, selain menggunakan BIN sebagai upaya untuk memenangkan kontestasi, BW menduga, Jokowi juga menggerakkan sejumlah menterinya berkampanye untuk Prabowo-Gibran.

"Jokowi juga menggerakkan atau setidak membiarkan beberapa anggota menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02 serta pejabat negara lainnya," ucap BW.

Nama sederet menteri Jokowi itu disebutkan BW, di antaranya Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) kepada warga Mandalika.

Kemudian, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang disebut memberikan dukungannya kepada paslon 02 di berbagai media dan platform media sosial.

Selanjutnya, ia menyebut, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang disebut sempat mendampingi Gibran kampanye di Papua, pada hari Jumat 26 Januari hingga mendirikan gerakan relawan untuk mendukung paslon 02.

"Menteri Erick Thohir tidak pernah melakukan cuti maupun mundur dari jabatannya selaku menteri walaupun terbukti melakukan serangkaian kampanye. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang menyatakan siap memberikan tambahan suara 4 persen untuk pasangan calon nomor urut 02 prabowo-gibran, dan memberikan pengarahan terhadap penyuluh agama di seluruh Indonesia," ungkap BW.

Bambang Widjajanto juga menyebut, Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang diduga mengerahkan bimbingan teknis ke berbagai daerah untuk menggalang dukungan.

Kemudian, Menteri Komunikasi yang sekaligus Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi disebut untuk menggalang dukungan 02, serta Menteri Perindustrian diduga melakukan penggalangan.

"Wakil Menteri Agraria Juli Antoni pada media sosial pribadinya mempolitisasi program pemerintah dengan membagikan sertifikat PTSL dan wakaf kepada masyarakat dengan memberikan dukungan selamat Prabowo-Gibran.

Begitupun dengan pejabat-pejabat lainnya," ungkapnya.

Bahlil Beri Sinyal Maju Perebutan Kursi Ketum Golkar

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia yang juga kader Golkar beri sinyal saat ditanya potensi dirinya maju dalam pemilihan Calon Ketua Umum Golkar pada Musyawarah Nasional (Munas) partainya Desember Mendatang.

"Oh belum, belum. Kita lihat aja proses ya," kata Bahlil usai menghadiri acara buka bersama Presiden Jokowi dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Bahlil enggan berkomentar lebih jauh terkait namanya yang digadang-gadang akan maju dalam perebutan Kursi Ketua Umum Golkar.

Hal sama dilakukan Bahlil saat dikonfirmasi pernyataan Waketum Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) bahwa dirinya bagian dari empat kandidat Caketum Golkar.

"Ah Itu pak Bamsoet aja itu ya, pak Bamsoet aja ya," pungkasnya.

Sebelumnya beberapa nama digadang-gadang akan maju bertarung memperebutkan kursi Ketua Umum Golkar, mereka diantaranya yakni Bambang Soesatyo atau Bamsoet, Airlangga Hartarto, Bahlil Lahadalia, dan Agus Gumiwang Kartasasmita.

Bamsoet mengatakan, dirinya siap untuk maju menjadi kandidat ketua umum Partai Golkar dalam Munas Desember 2024 mendatang.

Bamsoet mengungkapkan, ada tiga nama lain masuk sebagai bursa calon Ketua Umum Golkar, selain dirinya.

"Ya ada setidaknya santer 4 suara yang muncul di permukaan yang akan bertarung di forum Munas tahun ini," ungkap Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/3/2024).

"Ada Pak Airlangga sendiri, ada Pak Agus Gumiwang, ada Pak Bahlil, ada saya," ujarnya menambahkan.

Ketua MPR RI itu menuturkan, dirinya akan menyiapkan Munas usai pengumuman hasil Pemilu 2024.

"Ya kita banyak berdoa semoga hasil pemilu ini sesuai dengan harapan kita semua. Presiden dilantik dengan, suasana politik kondusif, nah baru kita bicara tentang Munas," ujar Bamsoet. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.