Ragam Respons Koalisi 02 soal Peluang PKS Gabung Prabowo-Gibran
Komunikasi politik mulai digencarkan di antara partai politik usai Prabowo-Gibran telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih RI periode 2024-2029. Susunan koalisi bagi pemerintah Prabowo-Gibran mulai dibahas.
Di tengah semakin gencarnya pertemuan para elit parpol, kini muncul suara penolakan dari Partai Gelora perihal susunan koalisi Prabowo-Gibran. Partai Gelora secara terbuka menolak keras jika PKS bergabung dengan koalisi Prabowo.
"Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran," kata Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Minggu (28/4).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam gelaran Pilpres 2024 lalu, PKS bersama NasDem dan PKB memang berada di luar koalisi Prabowo-Gibran. PKS mengusung Anies Baswedan-Cak Imin. Penolakan dari Gelora ini lalu direspons oleh sejumlah partai pengusung koalisi Prabowo-Gibran, berikut respons mereka:
Partai Gelora menolak jika PKS bergabung Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming di pilpres lalu. Partai Golkar, salah satu pengusung, menegaskan menghormati sikap Partai Gelora tersebut.
"Ya tentu sebesar-besarnya dukungan Golkar agar semakin banyak parpol di luar KIM yang mendukung koalisi Prabowo Gibran, tentu kita menghormati posisi politik parpol-parpol lain di KIM," kata Ketua DPP Golkar Bobby Adhityo Rizaldi kepada wartawan, Senin (29/4/2024).
Bobby mengatakan partainya tak akan mengintervensi sikap Partai Gelora dan PKS. Dia menyerahkan formasi dukungan partai kepada Prabowo sebagai presiden terpilih.
"Kami tidak ingin mencampuri ataupun intervensi atas posisi-posisi politik dari Partai Gelora yang sudah dari awal bersama KIM, maupun PKS atau parpol lain. Golkar menyerahkan sepenuhnya formasi kabinet kepada presiden terpilih, maupun formulasi bergabungnya parpol-parpol di luar KIM," ujar Bobby.
Bobby yakin ihwal dukungan partai yang datang dari kubu rival di pilpres itu akan segera dibahas oleh para ketua umum (ketum) partai internal KIM.
"Kami yakini akan dibicarakan bersama ketua-ketua parpol KIM dalam waktu dekat," kata dia.
Partai Demokrat juga buka suara terkait penolakan dari Gelora. Elite Partai Demokrat Kamhar Lakumani menghormati sikap Gelora dan juga PKS.
"Kami menghormati sikap politik masing-masing partai politik, termasuk sikap Partai Gelora terhadap PKS, maupun sikap politik PKS pasca proses politik dan hukum pemilu berakhir," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani saat dikonfirmasi, Senin (29/4/2024).
Kamhar menyatakan Demokrat menyerahkan urusan keanggotaan koalisi kepada Prabowo Subianto. Demokrat menghormati langkah politik Prabowo usai segala proses terkait Pilpres 2024 berakhir.
"Namun terkait dengan keanggotaan pada Koalisi Indonesia Maju kami menyerahkan sepenuhnya pada Pak Prabowo Subianto selaku pemimpin koalisi. Kami menghormati dan menghargai langkah yang ditempuh Pak Prabowo selaku Presiden terpilih yang terus bergerak dan berikhtiar merangkul semua pihak," kata Kamhar.
Kamhar menyebut Prabowo paham mengenai tantangan Indonesia ke depan. Karenanya, Kamhar menegaskan Demokrat mendukung langkah politik Prabowo setelah proses terkait Pemilu 2024 berakhir.
"Kami meyakini Pak Prabowo tahu betul bahwa tantangan kepemimpinan ke depan memerlukan sinergi dan kolaborasi dari seluruh elemen bangsa. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, butuh peran serta dan keterlibatan seluruh putra dan putri terbaik bangsa dalam sebuah orkestrasi kepemimpinan yang tepat. Kami melihat, ini yang memotivasi dan mendasari langkah Pak Prabowo," ujar dia.
PAN merespons sikap Partai Gelora yang menolak PKS jika gabung koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. PAN menganggap PKS sudah terlatih berada di luar pemerintahan.
"Itu diserahkan kepada Pak Prabowo, tapi kan PKS juga sudah terlatih di luar (pemerintahan) kan. Bagi PKS di dalam dan di luar ya sama aja," kata Waketum PAN Yandri Susanto kepada wartawan, Senin (29/4/2024).
Yandri mengaku tak masalah jika PKS bakal bergabung KIM. Namun, dia tak tahu-menahu apakah Prabowo telah mengajak PKS untuk bergabung dalam pemerintahannya ke depan.
"Kalau PAN itu siapa saja yang diajak koalisi di luar Koalisi Indonesia Maju diserahkan kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Saya sudah berulang menyampaikan kalau bagi PAN tidak ada persoalan kalau ada partai baru mau gabung kepada Pak Prabowo sebagai penguatan dalam membangun bangsa ke depan," kata Yandri.
"Nah tapi memang dalam demokrasi kita, kontrol di luar itu juga perlu, gitu loh. Partai di luar pemerintahan juga diperlukan dan sama terhormatnya itu di dalam ataupun di luar. Nah saya nggak tahu PKS diajak atau nggak, PAN masih belum dapat informasi. Haknya Pak Prabowo untuk mengajak atau pun tidak mengajak, dan keputusan di luar PAN kami juga nggak bisa intervensi," lanjutnya.
Partai Gerindra merespons sikap Partai Gelora yang menolak jika PKS bergabung koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Waketum Gerindra Habiburokhman yakin akan ada titik temu mengenai itu.
"Kami yakin kalau kita bicara kepentingan bangsa dan negara maka akan ada titik temu," kata Habiburokhman kepada wartawan, Senin (29/4/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Habiburokhman mengaku belum ada informasi dari Prabowo sebagai presiden terpilih terkait kabinet pemerintahan ke depan. Namun dia menegaskan Partai Gelora telah berkontribusi dalam pemenangan Prabowo-Gibran.
"Soal formasi kabinet kami belum terinformasi detail dari Pak Prabowo. Secara umum kami sadar betul rekan-rekan Partai Gelora sangat berkontribusi dalam pemenangan Prabowo-Gibran," kata dia.
Namun, Habiburokhman menilai segala kepentingan dalam politik dapat dimusyawarahkan.
"Dan kita tahu kontestasi kemarin memang cukup dinamis, tapi kami lihat semua hal bisa dimusyawarahkan antarsesama anak bangsa," kata Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera merespons penolakan Partai Gelora jika PKS bergabung koalisi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Mardani menyinggung balik Partai Gelora.
Pernyataan itu disampaikan Mardani dalam sebuah video saat bersama istrinya yang juga kader PKS, Siti Oniah. Mardani awalnya melempar pertanyaan sambil tertawa.
"Oposisi apa koalisi? Ha-ha-ha," kata Mardani dalam video tersebut, seperti dilihat detikcom, Senin (29/4/2024).
Siti lalu menjawab Mardani. Dia justru melempar sindiran ke pihak yang menolak PKS.
"Aduh ya, dengar berita yang menolak PKS untuk koalisi. Aduh, terima kasih ya, itu partai apa ya? Nggak lolos PT gitu loh, masyaallah tabarakallah. Nol koma sekian loh," jawab Siti sambil memberi gestur jempol.
Mardani kemudian menyampaikan pandangannya. Dia mengatakan proposal program yang dimiliki PKS dan Ketum Partai Gelora Anis Matta berbeda.
"Proposalnya kita sama Mas Anis beda, dan visinya beda," kata dia.
Meski begitu, Mardani mengatakan dirinya memiliki preferensi politik tetap di luar pemerintahan. Menurutnya, menjadi oposisi dapat menjaga pemerintahan tetap bekerja untuk rakyat.
"Kalau saya, oposisi, sehat kok, sekalian kita jaga pemerintah biar betul-betul bekerja buat rakyat," kata Mardani.
Komunikasi politik mulai digencarkan di antara partai politik usai Prabowo-Gibran telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih RI periode 2024-2029. Susunan koalisi bagi pemerintah Prabowo-Gibran mulai dibahas.
Di tengah semakin gencarnya pertemuan para elit parpol, kini muncul suara penolakan dari Partai Gelora perihal susunan koalisi Prabowo-Gibran. Partai Gelora secara terbuka menolak keras jika PKS bergabung dengan koalisi Prabowo.
"Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran," kata Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik dalam keterangannya, Minggu (28/4).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam gelaran Pilpres 2024 lalu, PKS bersama NasDem dan PKB memang berada di luar koalisi Prabowo-Gibran. PKS mengusung Anies Baswedan-Cak Imin. Penolakan dari Gelora ini lalu direspons oleh sejumlah partai pengusung koalisi Prabowo-Gibran, berikut respons mereka:
Partai Gelora menolak jika PKS bergabung Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming di pilpres lalu. Partai Golkar, salah satu pengusung, menegaskan menghormati sikap Partai Gelora tersebut.
"Ya tentu sebesar-besarnya dukungan Golkar agar semakin banyak parpol di luar KIM yang mendukung koalisi Prabowo Gibran, tentu kita menghormati posisi politik parpol-parpol lain di KIM," kata Ketua DPP Golkar Bobby Adhityo Rizaldi kepada wartawan, Senin (29/4/2024).
Bobby mengatakan partainya tak akan mengintervensi sikap Partai Gelora dan PKS. Dia menyerahkan formasi dukungan partai kepada Prabowo sebagai presiden terpilih.
"Kami tidak ingin mencampuri ataupun intervensi atas posisi-posisi politik dari Partai Gelora yang sudah dari awal bersama KIM, maupun PKS atau parpol lain. Golkar menyerahkan sepenuhnya formasi kabinet kepada presiden terpilih, maupun formulasi bergabungnya parpol-parpol di luar KIM," ujar Bobby.
Bobby yakin ihwal dukungan partai yang datang dari kubu rival di pilpres itu akan segera dibahas oleh para ketua umum (ketum) partai internal KIM.
"Kami yakini akan dibicarakan bersama ketua-ketua parpol KIM dalam waktu dekat," kata dia.
Partai Demokrat juga buka suara terkait penolakan dari Gelora. Elite Partai Demokrat Kamhar Lakumani menghormati sikap Gelora dan juga PKS.
"Kami menghormati sikap politik masing-masing partai politik, termasuk sikap Partai Gelora terhadap PKS, maupun sikap politik PKS pasca proses politik dan hukum pemilu berakhir," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani saat dikonfirmasi, Senin (29/4/2024).
Kamhar menyatakan Demokrat menyerahkan urusan keanggotaan koalisi kepada Prabowo Subianto. Demokrat menghormati langkah politik Prabowo usai segala proses terkait Pilpres 2024 berakhir.
"Namun terkait dengan keanggotaan pada Koalisi Indonesia Maju kami menyerahkan sepenuhnya pada Pak Prabowo Subianto selaku pemimpin koalisi. Kami menghormati dan menghargai langkah yang ditempuh Pak Prabowo selaku Presiden terpilih yang terus bergerak dan berikhtiar merangkul semua pihak," kata Kamhar.
Kamhar menyebut Prabowo paham mengenai tantangan Indonesia ke depan. Karenanya, Kamhar menegaskan Demokrat mendukung langkah politik Prabowo setelah proses terkait Pemilu 2024 berakhir.
"Kami meyakini Pak Prabowo tahu betul bahwa tantangan kepemimpinan ke depan memerlukan sinergi dan kolaborasi dari seluruh elemen bangsa. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, butuh peran serta dan keterlibatan seluruh putra dan putri terbaik bangsa dalam sebuah orkestrasi kepemimpinan yang tepat. Kami melihat, ini yang memotivasi dan mendasari langkah Pak Prabowo," ujar dia.
PAN merespons sikap Partai Gelora yang menolak PKS jika gabung koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. PAN menganggap PKS sudah terlatih berada di luar pemerintahan.
"Itu diserahkan kepada Pak Prabowo, tapi kan PKS juga sudah terlatih di luar (pemerintahan) kan. Bagi PKS di dalam dan di luar ya sama aja," kata Waketum PAN Yandri Susanto kepada wartawan, Senin (29/4/2024).
Yandri mengaku tak masalah jika PKS bakal bergabung KIM. Namun, dia tak tahu-menahu apakah Prabowo telah mengajak PKS untuk bergabung dalam pemerintahannya ke depan.
"Kalau PAN itu siapa saja yang diajak koalisi di luar Koalisi Indonesia Maju diserahkan kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Saya sudah berulang menyampaikan kalau bagi PAN tidak ada persoalan kalau ada partai baru mau gabung kepada Pak Prabowo sebagai penguatan dalam membangun bangsa ke depan," kata Yandri.
"Nah tapi memang dalam demokrasi kita, kontrol di luar itu juga perlu, gitu loh. Partai di luar pemerintahan juga diperlukan dan sama terhormatnya itu di dalam ataupun di luar. Nah saya nggak tahu PKS diajak atau nggak, PAN masih belum dapat informasi. Haknya Pak Prabowo untuk mengajak atau pun tidak mengajak, dan keputusan di luar PAN kami juga nggak bisa intervensi," lanjutnya.
Respons dari Gerindra. Simak selengkapnya di halaman selanjutnya:
Partai Gerindra merespons sikap Partai Gelora yang menolak jika PKS bergabung koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Waketum Gerindra Habiburokhman yakin akan ada titik temu mengenai itu.
"Kami yakin kalau kita bicara kepentingan bangsa dan negara maka akan ada titik temu," kata Habiburokhman kepada wartawan, Senin (29/4/2024).
Habiburokhman mengaku belum ada informasi dari Prabowo sebagai presiden terpilih terkait kabinet pemerintahan ke depan. Namun dia menegaskan Partai Gelora telah berkontribusi dalam pemenangan Prabowo-Gibran.
"Soal formasi kabinet kami belum terinformasi detail dari Pak Prabowo. Secara umum kami sadar betul rekan-rekan Partai Gelora sangat berkontribusi dalam pemenangan Prabowo-Gibran," kata dia.
Namun, Habiburokhman menilai segala kepentingan dalam politik dapat dimusyawarahkan.
"Dan kita tahu kontestasi kemarin memang cukup dinamis, tapi kami lihat semua hal bisa dimusyawarahkan antarsesama anak bangsa," kata Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera merespons penolakan Partai Gelora jika PKS bergabung koalisi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Mardani menyinggung balik Partai Gelora.
Pernyataan itu disampaikan Mardani dalam sebuah video saat bersama istrinya yang juga kader PKS, Siti Oniah. Mardani awalnya melempar pertanyaan sambil tertawa.
"Oposisi apa koalisi? Ha-ha-ha," kata Mardani dalam video tersebut, seperti dilihat detikcom, Senin (29/4/2024).
Siti lalu menjawab Mardani. Dia justru melempar sindiran ke pihak yang menolak PKS.
"Aduh ya, dengar berita yang menolak PKS untuk koalisi. Aduh, terima kasih ya, itu partai apa ya? Nggak lolos PT gitu loh, masyaallah tabarakallah. Nol koma sekian loh," jawab Siti sambil memberi gestur jempol.
Mardani kemudian menyampaikan pandangannya. Dia mengatakan proposal program yang dimiliki PKS dan Ketum Partai Gelora Anis Matta berbeda.
"Proposalnya kita sama Mas Anis beda, dan visinya beda," kata dia.
Meski begitu, Mardani mengatakan dirinya memiliki preferensi politik tetap di luar pemerintahan. Menurutnya, menjadi oposisi dapat menjaga pemerintahan tetap bekerja untuk rakyat.
"Kalau saya, oposisi, sehat kok, sekalian kita jaga pemerintah biar betul-betul bekerja buat rakyat," kata Mardani.