Dalam perkembangan lainnya, negosiasi tidak langsung antara Israel dan Hamas mengenai potensi gencatan senjata dan pembebasan sandera yang tersisa disebut semakin memperlihatkan perpecahan dalam pemerintahan koalisi Israel.

Anggota kabinet perang dan tokoh oposisi Benny Gantz pada hari Minggu mengatakan bahwa pemerintah saat ini tidak memiliki hak untuk terus ada jika kesepakatan yang masuk akal untuk mengembalikan para sandera tidak diterima.

"Memasuki Rafah penting dalam perjuangan panjang melawan Hamas. Kembalinya korban penculikan adalah hal yang mendesak dan jauh lebih penting," tulis Gantz di X alias Twitter.

Namun, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menuturkan pemerintah harus mengundurkan diri jika menerima kesepakatan yang membatalkan rencana serangan ke Rafah.

Pernyataan mereka muncul setelah Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz mengatakan negaranya dapat menunda serangan ke Rafah jika ada kesepakatan terkait sandera.

Di lain sisi, militer Israel mengatakan panglimanya Herzi Halevi telah menyetujui rencana untuk melanjutkan perang dan media Israel melaporkan hal itu merujuk pada operasi Rafah.

Pembicaraan jangka panjang yang dimediasi oleh Mesir dan Qatar sebagian besar terhenti karena kesenjangan antara posisi Israel dan Hamas, namun pada hari Minggu Hamas mengatakan akan mengirim perwakilannya ke Kairo untuk memberikan tanggapan terhadap usulan terbaru.

Para pejabat Mesir yang tidak disebutkan namanya dilaporkan mengatakan bahwa usulan gencatan senjata terbaru yang diberikan kepada Hamas melibatkan masa tenang selama beberapa minggu yang dimaksudkan untuk mengakhiri perang, dengan imbalan pembebasan 20 sandera.

Adapun Hamas menginginkan perang diakhiri secara permanen dan penarikan seluruh pasukan Israel dari Jalur Gaza, sementara Israel bersikeras Hamas harus dihancurkan dan semua sandera dibebaskan.

Mesir dan negara-negara Arab lainnya sebelumnya telah menekankan masuknya pengungsi Palestina yang melarikan diri dari perang Hamas Vs Israel tidak dapat diterima karena hal itu sama saja dengan pengusiran warga Palestina dari tanah mereka.