Liputan6.com, Jakarta - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok mengunggah konten seputar DKI Jakarta di YouTube pribadinya panggil saya BTP. Video itu bertajuk 'Episode 1 A3-Ahok Jawab Pertanyaan Netizen tentang Jakarta'.

Dilihat Liputan6.com, Senin (6/5/2024) video itu diunggah pada Kamis, 2 Mei 2024 dengan durasi 23 menit 56 detik. Sejumlah persoalan Jakarta pun dibahas dalam konten terbaru Ahok tersebut. 

"Episode perdana Ask Ahok Anything (A3) akan membahas isu-isu menarik tentang Jakarta berdasarkan pertanyaan yang disampaikan melalui akun media sosial Ahok, khususnya tentang kemacetan, banjir, kebijakan non-aktivasi E-KTP Jakarta, dan tata kelola," demkian informasi di laman deskripsi konten Ahok. 

Rekaman video dimulai Ahok dengan menyampaikan tujuannya membahas persoalan Jakarta. Ahok berharap, hal-hal yang ia sampaikan bakal bermanfaat bagi gubernur yang memimpin Jakarta di periode mendatang.

"Melalui acara ini, saya mau sampaikan bahwa saya berharap siapapun yang bisa diberikan kepercayaan memimpin Jakarta, jadi gubernur tentu bisa memikirkan apa yang saya sampaikan bisa diterapkan atau tidak," kata Ahok.

Pasalnya, Ahok bilang hal-hal tentang Jakarta yang dia bahas pada konten YouTube-nya itu ialah program-program yang tak sempat dikerjakan pada saat menjabat gubernur Jakarta periode 2014-2017 silam.

Kemudian, video berlanjut dengan Ahok yang nampak menjawab pertanyaan terkait cara mengatasi kemacetan dan pembatasan kendaraan di Jakarta. Ahok menjawab pertanyaan tersebut dengan menceritakan mimpinya membangun superblock di tanah milik pemerintah provinsi (Pemprov). 

"Untuk apa superblock? Saya berpikir banyak sekali keluarga muda, pasangan muda, suami istri kadang anaknya masih kecil, mereka harus menghabiskan waktu 4-5 jam untuk kerja, pulang pergi ini membuang energi, membuat hubungan sosial juga tidak baik, anak juga tidak punya waktu bermain dengan orang tua," ujarnya.

Menurut Ahok, superblock bisa menjadi solusi. Pemprov Jakarta, kata Ahok bisa  menyediakan apartemen dengan harga sewa murah kepada para pekerja. 

"Dengan seperti itulah kita berharap kendaraan yang masuk bekerja di ibu kota selain kendaraan umum, kita tahu ada MRT, LRT itu bisa nol," kata dia.

Selain itu, Ahok juga turut mengomentari kebijakan penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang kini tengah digencarkan Pemprov DKI di bawah kendali Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono. 

Jajaran elit PPP mendatangi DPP PKB di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29/04/2024). Dalam pertemuan tertutup itu, PPP dan PKB sepakat untuk bekerjasama di Pilkada serentak 2024.