JAKARTA, KOMPAS.com - Kabinet di era pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, diprediksi bakal diisi oleh orang-orang berlatar belakang politisi.

Jumlahnya bahkan diperkirakan bakal lebih banyak dibanding pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Meski demikian, terdapat sejumlah posisi strategis yang kemungkinan besar tak akan diemban oleh politisi, misalnya, Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk Menteri "Triumvirat" yang mencakup Menteri Pertahanan (Menhan), Menteri Luar Negeri (Menlu), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Dibanjiri politisi

Kabinet di era pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang diprediksi akan dibanjiri oleh kalangan partai politik (parpol). Jumlahnya bahkan diperkirakan akan lebih banyak dibanding era pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Dugaan saya jumlah menteri dari partai politik kabinet Prabowo Gibran lebih banyak dari Joko Widodo," kata Hanta dalam program Ni Luh di Kompas TV, seperti diizinkan dikutip pada Rabu (1/5/2024).

Dalam perjalanan pemerintahan saat ini, Jokowi semula hanya mengisi 16 menteri yang berlatar belakang politisi, dari total 34 posisi menteri yang ada.

Namun, setelah adanya reshuffle atau perombakan kabinet, jumlah menteri dari kalangan parpol bertambah dua. Dengan begitu, total terdapat 18 posisi menteri yang dihuni orang-orang parpol.

Merujuk hal itu, Hanta memprediksi bahwa Prabowo memiliki keinginan besar untuk mengakomodasi semua pihak. Karena itu, kepemimpinan Prabowo-Gibrab ke depan diperkirakan akan menambah nomenklatur menteri baru.

Hal ini tak terlepas dari jumlah koalisi Prabowo yang banyak dan keinginannya untuk merangkul semua pihak.

"Kalau menambah 20 atau 24 (menteri dari partai) kemudian dibandingkan 34 (jumlah menteri) itu kesannya proporsinya besar," kata Hanta.

"Ada potensi jumlah nomenklatur menterinya yang ditambahkan. Nah bisa jadi 34, bisa jadi 40 atau bahkan lebih," kata dia.

Hanta juga menyebutkan, kabinet yang gemuk berpotensi membuat pemerintahan berjalan kurang efektif.

Sebab, semakin banyak menteri berpotensi membuat Prabowo sebagai presiden menjadi tidak leluasa karena banyak tumpang tindih di antar kementerian.

"Koalisinya sudah gemuk ditambah nomenklatur atau komposisi menteri juga gemuk. Sebenarnya semakin banyak sebenarnya semakin, mohon maaf, kurang efektif secara kualitatif. Jadi jangan terjebak kuantitatif," tutur dia.

Pos strategis

Meski diprediksi bakal dibanjiri politisi, Menteri "Triumvirat" yang mencakup Menlu, Mendagri, dan Menhan pada kabinet Prabowo-Gibran diperkirakan akan diisi oleh orang-orang di luar parpol.

Faktor strategis menjadi alasannya. Mengingat, ketiga menteri ini dapat menggantikan presiden dan wakil presiden apabila tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya karena berbagai faktor.

"Triumvirat itu posisi mendagri, menhan, dan menlu. Jadi kalau berhalangan presiden wapres kan mereka akan memimpin bertiga. Dan ini saya kira ini akan strategis, jangan dikasih orang partai," kata Hanta.

Lebih lanjut, Hanta memprediksi ada kemungkinan posisi Mendagri tetap akan diisi oleh Tito Karnavian yang juga orangnya Jokowi.

Kemudian, posisi Menhan bisa diisi Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin yang juga orang dekat Prabowo.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Pak Tito dekat dengan Prabowo, Pak Tito orangnya Jokowi. Itu bisa jadi misalnya lanjut, misal ya. Kemudian Pak Sjafri. Menlu, kita lihat kita tunggu siapa," ucap Hanta.

Selain tiga menteri "Triumvirat" ini, posisi Menteri BUMN, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Keuangan, dan Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) juga dinilai tak akan diberikan ke parpol.

Sebab, posisi tersebut sangat strategis karena berkaitan menguasai hajat hidup rakyat dan dapur kekuasaan presiden.

"Jadi yang ini saya kira tidak sembarangan dikasih ke partai, sekadar bagi, silakan ini buat Golkar, ini buat PAN. Wilayah itu saya kira wilayah eksklusif Jokowi dan Prabowo," ujar dia.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+