Liputan6.com, Tokyo - Jepang dan India pada hari Sabtu (4/5/2024), mengecam pernyataan Joe Biden yang menggambarkan mereka sebagai negara xenofobia, yang tidak menerima imigran. Biden melontarkan pernyataan tersebut dalam acara penggalangan dana kampanye pada Rabu (1/5/2024) malam.

Tokyo mengatakan penilaian Biden tidak didasarkan pada pemahaman yang akurat mengenai kebijakannya, sementara New Delhi membela diri sebagai masyarakat paling terbuka di dunia.

Biden mengelompokkan Jepang dan India sebagai negara-negara xenofobia, bersama dengan Rusia dan China ketika dia mencoba menjelaskan kesulitan ekonomi mereka, membandingkan keempatnya dengan Amerika Serikat (AS) sebagai negara imigran.

Jepang adalah sekutu utama AS. Pada saat bersamaan baik Jepang maupun India adalah bagian dari Quad, sebuah kemitraan informal yang dipimpin AS yang juga mencakup Australia dalam melawan China yang semakin agresif di Indo Pasifik.

Beberapa pekan lalu, Biden menjamu Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dalam kunjungan resmi, di mana kedua pemimpin menyatakan kembali aliansi yang tidak dapat dipatahkan dan setuju untuk memperkuat hubungan keamanan mereka dalam menghadapi ancaman China di Indo Pasifik.

Perdana Menteri India Narendra Modi juga melakukan kunjungan kenegaraan ke Washington tahun lalu, di mana dia disambut oleh para pemimpin bisnis dan politik.

Gedung Putih dengan segera berupaya membenahi dampak dari pernyataan Biden dengan mengatakan sang presiden tidak bermaksud menyinggung, melainkan hanya menekankan bahwa AS adalah negara imigran. Ditegaskan pula bahwa Biden tidak berniat merusak hubungan dengan Jepang.

Seorang pejabat pemerintah Jepang pada Sabtu (4/5) mengatakan sangat disayangkan pidato Biden tidak didasarkan pada pemahaman yang akurat tentang kebijakan Jepang, namun dia menambahkan bahwa Jepang memahami Biden membuat pernyataan tersebut untuk menekankan kehadiran imigran sebagai kekuatan AS.

"Hubungan Jepang-AS lebih kuat dari sebelumnya seperti yang ditunjukkan oleh Perdana Menteri Kishida selama kunjungannya ke AS pada bulan April," kata pejabat itu seperti dilansir kantor berita AP, Senin (6/5).

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

Di New Delhi, Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar pada hari Sabtu juga menyanggah pernyataan Biden, dengan mengatakan India adalah masyarakat paling terbuka di dunia.

"Saya belum pernah melihat masyarakat yang begitu terbuka, pluralistik, dan beragam di mana pun di dunia. Kami sebenarnya bukan hanya tidak xenofobia, kami adalah masyarakat yang paling terbuka, paling pluralistik, dan dalam banyak hal merupakan masyarakat yang paling pengertian di dunia," kata Jaishankar.

Jaishankar juga mencatat bahwa pertumbuhan PDB tahunan India adalah 7 persen lalu mengatakan, "Anda cek tingkat pertumbuhan beberapa negara lain maka Anda akan menemukan jawabannya."

Perekonomian AS, menurut data pemerintah, tumbuh sebesar 2,5 persen pada tahun 2023.

Sebagian besar donor dalam acara penggalangan dana yang dihadiri Biden pada Rabu adalah warga AS keturunan Asia. Dalam kesempatan itu, Biden mengatakan pemilu AS mendatang adalah tentang "kebebasan, AS, dan demokrasi" dan perekonomian AS berkembang para imigran di antara banyak factor lainnya.

"Mengapa? Karena kami menyambut baik imigran," kata Biden. "Pikirkan. Kenapa perekonomian China mengalami kemerosotan yang begitu parah? Kenapa Jepang mengalami kesulitan? Kenapa Rusia juga? Kenapa India juga? Karena mereka xenofobia. Mereka tidak menginginkan imigran," ujar Biden saat itu.

Jepang terkenal dengan sikap ketatnya terhadap imigrasi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Jepang telah melonggarkan kebijakannya untuk memudahkan pekerja asing datang dan tinggal di Jepang sebagai cara untuk mengurangi penurunan angka kelahiran dan penyusutan populasi yang cepat. Jumlah bayi yang lahir di Jepang tahun lalu turun ke rekor terendah sejak Jepang mulai menyusun statistik pada tahun 1899.

Sementara itu, India, yang memiliki populasi terbesar di dunia, memberlakukan undang-undang kewarganegaraan baru awal tahun ini dengan menetapkan kriteria agama yang memungkinkan naturalisasi jalur cepat bagi umat Hindu, Parsi, Sikh, Budha, Jain, dan Kristen yang melarikan diri ke India dari Afghanistan, Bangladesh dan Pakistan, namun mengecualikan umat Islam.