Respons Partai-partai Pendukung Prabowo soal Sinyal PKS Gabung Pemerintahan
JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu partai pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yakni Partai Gelora terang-terangan menyatakan penolakannya terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
PKS telah melempar sinyal bahwa mereka siap bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran.
Adapun kode PKS bergabung ke kubu 02 terlihat setelah Prabowo secara resmi ditetapkan menjadi presiden terpilih 2024-2029.
Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Mahfuz Sidik, Gelora tak ingin PKS bergabung dalam gerbong Prabowo-Gibran.
Ia menganggap PKS selama ini telah menunjukkan sikap politik dan ideologis yang berbeda dengan dua figur itu.
“Pak Prabowo juga berulang-ulang menekankan keberlanjutan pembangunan agar capaian-capaian yang ada tidak berhenti lalu mulai dari nol lagi,” ujar Mahfuz pada Kompas.com, Senin (29/4/2024).
“Sementara PKS juga terbuka menolak program strategis Presiden Joko Widodo, seperti IKN,” ucap dia.
Selain itu, Mahfuz mengungkit PKS yang menolak Gibran menjadi cawapres.
Bagaimana para partai pendukung Prabowo menyikapi penolakan Gelora terhadap PKS ini?
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya masih melakukan pengkajian dan komunikasi terkait partai-partai yang hendak bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran.
Mereka yang diajak bicara ialah partai-partai pendukung Prabowo dan partai yang hendak masuk ke kubu 02.
"Ya mengenai masalah komposisi koalisi itu akan dibicarakan nanti. Pada saat ini masih dalam pengkajian dan komunikasi, baik dengan partai yang akan masuk maupun dengan partai yang sudah masuk," ujar Dasco saat dihubungi Kompas.com, Senin (29/4/2024).
Dasco meminta publik bersabar terkait partai-partai yang menyatakan ketertarikannya untuk bergabung ke pemerintahan selanjutnya.
Menurut dia, saat ini masih terlalu dini bagi mereka untuk berbicara apakah akan menolak partai yang hendak bergabung atau menerimanya.
"Nah oleh karena itu, terlalu dini kalau kita ngomong apakah dapat menerima atau tidak menerima. Mohon bersabar," ucap dia.
Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono mengatakan, peluang bergabungnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka harus didalami oleh para ketua umum (ketum) parpol pendukung Prabowo-Gibran terlebih dahulu.
Menurut dia, kemungkinan PKS bergabung ke kubu Prabowo-Gibran sangat sensitif. Kendati demikian, Dave enggan membeberkan lebih jauh perihal "sensitif" yang dimaksud.
"Itu sepertinya pembahasan yang harus didalami antara para ketum ya. Sangat sensitif," ujar Dave saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Senin (29/4/2024).
Dihubungi terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan, pihaknya mendukung apa pun kebijakan Prabowo-Gibran terkait semakin banyaknya parpol yang bergabung.
Dia mengingatkan bahwa posisi politik parpol di Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang juga harus tetap dihormati.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
"Dan tidak akan mencampuri atau intervensi, karena nantinya kan pasti akan dibicarakan bersama dalam waktu dekat," kata Bobby.
"Golkar selalu mengedepankan kebersamaan, dan mendukung penuh kebijakan Prabowo Gibran dalam hal mewujudkan soliditas parpol-parpol ini," ucap dia.
Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan pihaknya tidak berwenang untuk menerima dan menolak partai yang hendak bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran.
Herman menegaskan, keputusan akhir berada di tangan Prabowo sebagai presiden terpilih 2024-2029.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
"Bagi Demokrat, yang memiliki kewenangan menerima dan menolak adalah Pak Prabowo sebagai pimpinan koalisi saat ini. Jikapun ada penolakan dari Gelora, menurut saya tentu pada akhirnya keputusan ada di tangan Pak Prabowo," ujar Herman saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Senin (29/4/2024).
Dihubungi terpisah, Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan pihaknya menghormati sikap politik masing-masing partai, termasuk sikap Gelora yang menolak PKS.
Namun, terkait dengan keanggotaan pada Koalisi Indonesia Maju, Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo selaku pemimpin koalisi.
"Kami menghormati dan menghargai langkah yang ditempuh Pak Prabowo selaku presiden terpilih yang terus bergerak dan berikhtiar merangkul semua pihak," kata dia.
Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo terkait partai-partai yang hendak bergabung ke kubu Prabowo-Gibran.
"PAN menyerahkan sepenuhnya tentang bergabungnya parpol dari 01 dan 03 kepada Pak Prabowo, dan tentu dengan masukan dari Mas Gibran. Jadi bukan hanya tentang PKS saja," ujar Drajad saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Senin (29/4/2024).
Drajad menyampaikan, PAN sudah lama bekerja bersama Prabowo, bukan hanya pada Pemilu 2024 saja.
Maka dari itu, PAN meyakini Prabowo pasti akan mengambil keputusan terbaik demi bangsa.
"Kami yakin beliau akan melihat semua aspek dalam mengambil keputusan, mengambil yang terbaik bagi rakyat, bangsa, dan negara Indonesia," tutur dia.
Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengungkit pengalaman mereka yang sudah puluhan tahun menjadi oposisi di masa pemerintahan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Meski demikian, Jazuli menyebut bahwa PKS tidak masalah jika menjadi oposisi ataupun masuk ke pemerintah.
"PKS punya pengalaman 10 tahun koalisi di masa Pak SBY dan 10 tahun oposisi di masa Pak Jokowi. Jadi oposisi enggak ada masalah, koalisi siap. Kita lihat dinamikanya," ujar Jazuli saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Senin (29/4/2024).
Jazuli menyampaikan, PKS merupakan partai politik yang konsisten mendorong kerja sama dan kolaborasi dengan seluruh komponen bangsa dan kekuatan politik untuk mewujudkan tujuan nasional bernegara.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Menurut Jazuli, PKS tidak pernah membatasi diri untuk bekerja sama dengan pihak manapun karena tidak mungkin membangun bangsa dan negara tanpa kerja sama.
"Kompetisi itu saat pemilu (pemilihan umum), kita tawarkan gagasan, kita adu gagasan. Tapi setelah pemilu maka kompetisi selesai, dan kita kembali satu tujuan yaitu membangun bangsa," kata dia.
Oleh karena itu, Jazuli mengatakan, pilihan koalisi atau oposisi setelah pemilu itu hanya masalah teknis saja.
Namun, dia menegaskan bahwa keputusan soal koalisi atau oposisi di PKS bukan selera personal, melainkan keputusan musyawarah Majelis Syura dan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP).
"Dan sifatnya dinamis sesuai derajat kemaslahatan dan kepentingan untuk rakyat. Kapan waktunya? Tunggu saja, toh pelantikan presiden dan wapres masih bulan oktober. Pada saatnya PKS akan mengumumkan positioningnya," ujar Jazuli.