TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia (APDI) akan menanyangkan Film Dirty Election pada Sabtu (20/4/2024) siang.

Dirty Election tayang menjelang putusan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Eks Menpora Roy Suryo mengklaim film tersebut akan memaparkan kecurangan Pemilu 2024.

"Semua memaparkan tema khusus yang dimulai dari curang menuju kebohongan hingga kejahatan, MK ungkap fakta-fakta presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala negara, anomali presiden, MK dan penyelenggara Pemilu 2024," kata Roy dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/4/2024).

"Kemudian, integritas vs Klaim SIREKAP hanya Pepesan kosong, Detail Amicus Curiae APDI dan Kecurangan vs integritas Pemilu. Pemirsa YouTube dapat menonton kesemuanya secara bersamaan atau satu-persatu sebagaimana topik diatas," tambahnya.

Tayangan Film Dirty Election menampilkan sejumlah narasumber selain Roy Suryo.

Narasumber lain yakni Dr Ir Leony Lidya MT, Erick S Paat SH MH, Petrus Selestinus SH, Paulet Stanly Jemmy Mokolensang SH, Ir Hairul Anas Suaidi, Ir Akhmad Syarbini, Akhmad Akhyar Muttaqin ST dan Kaka Suminta.

TribunJakarta.com merangkum sejumlah informasi mengenai profil para narasumber.

1. Roy Suryo

Roy Suryo memiliki nama lengkap Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Notodiprojo.

Nama itu kemudian disingkat KRMT Roy Suryo Notodiprojo.

Roy Suryo lahir di Yogyakarta, 18 Juli 1968.

Dia adalah anak pasangan Prof. Dr. KPH Soejono PH, SpS., SpKJ dan Ray Soeratmiyati Notonegoro.

Roy Suryo menamatkan pendidikan dasar di SD Netral C Yogyakarta, SMP Negeri 5 Yogyakarta, dan SMA Negeri 3 Yogyakarta.

Kemudian, ia menyelesaikan kuliah pada Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada (1991-2001).

Ia lalu mengajar di Jurusan Seni Media Rekam Institut Seni Indonesia tahun 1994—2004.

Ia juga pernah tercatat sebagai pengajar tamu di Program D-3 Komunikasi UGM, mengajar fotografi untuk beberapa semester namun tidak berstatus sebagai dosen tetap UGM.

Roy Suryo menamatkan pendidikan magister di UGM.

Roy sering menjadi narasumber di berbagai media massa Indonesia untuk bidang teknologi informasi, fotografi, dan multimedia.

Ia juga pernah menjadi pembawa acara e-Lifestyle di Metro TV selama lima tahun.

Oleh media masa Indonesia ia sering dijuluki sebagai pakar informatika, multimedia, dan telematika.

Setelah lulus dari jurusan Ilmu Komunikasi UGM, Roy Suryo lebih banyak menjadi pengajar di beberapa perguruan tinggi seperti ISI dan almamater-nya UGM, menjadi narasumber seminar dan media massa, hingga menjadi ahli telematika, multimedia, dan IT.

Pada tahun 2009, Roy Suryo maju sebagai Caleg (Calon Legislatif) DPR-RI dari Partai Demokrat daerah pemilihan Yogyakarta dengan nomor urut pertama.

Dan dari 10 orang menteri-menteri yang maju sebagai caleg 2014, Roy Suryo tercatat sebagai caleg peraih suara terbanyak.

Pada akhir tahun 2012 Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng menjadi tersangka dalam kasus korupsi Hambalang.

Ia kemudian mengundurkan diri dari jabatannya, dan pada awal tahun 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Roy Suryo menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga yang baru.

Roy Suryo pernah dipenjarakan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Ia dipenjarakan karena mengunggah sebuah gambar atau meme stupa Candi Borobudur yang mirip Presiden Joko Widodo.

Kasus ini kemudian dinilai sebuat penistaan terhadap agama Buddha.

Ia kemudian dilaporkan, lalu diproses hukum.

Atas perbuatannya, ia pun sempat ditahan dan menjalani hukuman.

2 .Leony Lidya

Leony Lidya merupakan saksi ahli Ganjar-Mahfud yang singgung kasus Sambo dan tragedi Km 50 pada sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.

Dalam sidang sengketa Pilpres, Leony Lidya menyinggung kasus Ferdy Sambo dan tragedi Km 50.

Buntutnya, Leony Lidya diskakmat oleh hakim karena mengungkit kasus lain.

Diketahui, Leony Lidya merupakan dosen Teknik Informatika Universitas Pasundan. Sementara itu dalam sidang sengketa Pilpres 2024, Leony Lidya menjadi saksi ahli Ganjar-Mahfud.

Mulanya, ia menyinggung permasalahan unggah formulir pada Sirekap hingga ketiadaan hak edit C1 bagi KPPS.

Ia meyakini kesalahan tidak berasal dari software (perangkat lunak) tersebut karena perangkat sejatinya sudah diatur melalui algoritma dan kode tertentu.

Oleh karena itu, Leony menilai Sirekap adalah saksi bisu kejahatan Pemilu.

“Hari ini saya simpulkan bahwa kontroversi yang terjadi pada Sirekap adalah by design, sehingga saya anggap ketika KPU mengabaikan Sirekap dengan berdalih bahwa Sirekap tidak dipakai untuk rekapitulasi berjenjang, maka saya melihat Sirekap sudah menjadi saksi bisu kejahatan Pemilu 2024,” kata Leony dalam sidang, dilansir Tribun-medan.com dari Kompas.com, Selasa (2/4/2024).

Kejanggalan lain yang dia lihat adalah KPU menutup info numerik C1 dan D. Dia juga menyinggung alur unggah tanpa adanya opsi agar pengunggah memvalidasi atau mengecek terlebih dahulu sebelum mengunggah.

"Alurnya adalah unduh, login, pilih TPS, foto, unggah kemudian harusnya adalah secara logis cek apakah hasil unggah sudah sesuai atau belum.

Jika belum maka dia harus ulang lagi fotonya sampai benar," ucap Leony.

"Yang terjadi pada Sirekap tidak. Datanya salah itu disimpan, itu fatal akibatnya. Dan saya enggak tahu apakah memang datanya salah atau datanya bagaimana. Tapi fenomenanya adalah orang bisa mengunggah, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan C1," imbuhnya.

Karena bukan kesalahan desain, ia menduga ada pihak yang mampu mengubah-ubah angka ataupun data pada Sirekap. Dia lantas menyinggung kasus Ferdy Sambo.

Dalam kasus Sambo, beberapa pihak yang merupakan anak buah Ferdy Sambo merusak CCTV sebagai salah satu alat yang bisa dijadikan bukti kejahatan.

"Saya sudah prediksi bahwa suatu saat informasi Sirekap pasti ditutup, itu sebelum ditutup bahkan mungkin diklaim seperti CCTV disembunyikan oleh Pak Sambo, lalu locus Km 59 dimusnahkan, bisa terjadi itu," ungkap Leony.

Mendengar ahli mengungkit kasus lain pada sidang sengketa Pilpres, Ketua MK Suhartoyo lalu meminta Leony untuk melanjutkan menjawab pertanyaan yang lain.

"Yang lain saja ibu, sudah," ucap Suhartoyo. Sebagai informasi, MK memulai sidang sengketa hasil Pilpres 2024 pada Rabu (27/3/2024).

3. Erick S Paat

Pengacara bernama Erick S Paat menjadi sorotan publik karena berani melaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah keluarganya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Total ada empat orang yang dilaporkan oleh Erick ke KPK pada Senin, 23 Oktober 2023.

Keempat orang itu ialah Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.

Erick S Paat melaporkan Jokowi, Anwar, Gibran, dan Kaesang terkait dengan dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Erick S Paat yang memiliki nama lengkap Erick Samuel Paat ini tercatat aktif sebagai Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) yang berisi para ahli hukum.

TPDI juga memiliki hubungan dengan Partai besutan Megawati Soekarnoputri, PDI Perjuangan (PDIP).

Mereka juga pernah membela PDIP dan Megawati dalam kasus 27 Juli 1996.

Di dalam TPDI, terdapat sejumlah aktivis di antaranya Petrus Selestinus, Nusyahbani Katjasungkana, Didik Supriyanto, Sugeng Teguh Santoso, Erick S Paat, Trimedya Panjaitan, serta Erlina Tambunan.

Adapula Gilbert Silitonga, Pantas Nainggolan, Simeon Petrus, Stefanus Dionysous, Tumbu Saraswati, Berlin Pandiangan, dan Edi Sadikun.

Sosok aktivis lain yang ada di TPDI adalah Kaspudin Nor, Firman Akbar, Hasoloan Hutabarat, Netty Saragih, Martin Erwan, Terkelin Brahmana, dan Saut Pangaribuan.

Erick S Paat lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 Januari 1959.

Pria berusia 64 tahun ini memulai kariernya sebagai pengacara di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 1991.

Erick mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia (UKI).

Setelah itu, ia membuka kantor hukum Erick S. Paat & Rekan yang beralamatkan di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat.

Erick juga tergabung dalam TPDI dan ikut mengadvokasi kasus penyerangan Kantor PDI pada 27 Juli 1996.

Pengacara kawakan ini juga pernah menjadi kuasa hukum politikus PDIP, Emir Moeis dalam kasus suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Tarahan, Lampung.

Dalam persidangan, Emir Moeis dinyatakan bersalah dan dihukum tiga tahun bui.

Kini, Emir Moeis sudah bebas bahkan pada 2021, diangkat menjadi komisaris PT Pupuk Iskandar, anak usaha BUMN Pupuk Indonesia.

4. Petrus Selestinus

Pertrus Selestinus merupakan seorang pengacara, advokat serta Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI).

Ia lahir 19 Mei 1955 dan menjalani endidikan dasar di SDK Habi tahun 1968, SMP Yapenthom Maumere 1971 serta SMA Sint Gabriel di Maumere.

Petrus Selestinus lalu merantau ke Jakarta pada Tahun 1974.

Ia meraih gelar S1 dari Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta tahun 1983.

Kemudian ia melanjutkan kuliah S2 di universitas yang sama pada tahun 1994-1996.

Petrus juga pernah menjadi anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) di awal masa reformasi.

Pada Pileg 2024, Petrus maju sebagai Caleg DPR RI melalui Partai Golkar dari Dapil Kepulauan Riau.

5. Jemmy Mokolensang

Jemmy Mokolesang sempat maju sebagai Caleg DPR RI pada Pemilu 2014 melalui PDI Perjuangan dari Dapil Sulawsi Utara.

Jemmy Mokolensang menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri Siwaan lalu SMP Negeri Kolongan dan SMA Negeri 1 Manado.

Ia lalu meraih gelar S1 dari Fakultas Hukum Unsrat Manado.

Jemmy juga menjabat sebagai Ketua Pengurus Provinsi PASI Sulawesi Utara.

6. Hairul Anas Suaidi

Hairul Anas merupakan Ahli Information Technology (IT) Institut Teknologi Bandung (ITB).

Ia sempat menyatakan data Sirekap baru mencapai 80 persen, tapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sudah mengumumkan hasil Pemilu 2024.

Menurut Anas, ketika KPU mengumumkan hasil pemilu pada 20 Maret 2024, seharusnya proses rekapitulasi suara di Sirekap sudah final dan berhenti otomatis.

Itu berarti tidak ada lagi proses rekapitulasi, baik penambahan data maupun perbaikan data suara di Sirekap.

Hal itu, disampaikan Anas, pada acara “Speak Up” di saluran YouTube Abraham Samad, yang dipantau Rabu (27/3/2024).

Hairul Anas merupakan keponakan Mahfud MD. Ia pernah menjadi saksi untuk tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.

Di persidangan Hairul Anas bersaksi tentang materi aplikasi situng KPU.

7. Akhmad Syarbini

Akhmad Syarbini merupakan Ketua IA ITB. Ia merupakan alumni Teknik Geodesi ITB tahun 1986 .

8. Akhmad Akhyar Muttaqin

Ahmad Akhyar Muttaqin merupakan caleg DPR RI dari Partai Ummat. Ia maju dari Dapil Jabar 1 pada Pemilu 2024.

Dikutip dari laman pribadinya, ia merupakan sarjana teknik mesin lulusan ITB.

Aktivitasnya lebih banyak sebagai professional engineer. Pernah menjadi direktur di berbagai perusahaan, saat ini menjadi komisaris di salah satu perusahaan properti.

Pada tahun 2019, sempat terlibat di belakang layar membantu tim pengacara 02 dalam kasus sengketa pemilihan pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi.

Ia menjabat sebagai Wakil Sekjen DPP Partai Ummat.

9 .Kaka Suminta

Kaka Suminta menjabat sebagai Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP).

Ia sempat meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI bersikap tegas atas mobilisasi kepala desa mendukung ke Prabowo-Gibran.

"Satu kata yang saya munculkan saat melihat itu. Ini nekat ketika mobilisasi aparat desa yang jelas-jelas mendukung salah satu capres," jelas Kaka Suminta, Selasa (21/11/2023). (Serambi/TribunMedan/Tribunnews/SitusPribadi)