Liputan6.com, Tel Aviv - Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan pada hari Kamis (9/5/2024), ancaman Amerika Serikat (AS) untuk menahan pengiriman sejumlah senjata tidak akan menghalangi Israel melanjutkan serangannya di Jalur Gaza. Pernyataan Netanyahu dapat mengindikasikan bahwa Israel akan melanjutkan invasi ke Kota Rafah yang padat penduduk, bertentangan dengan keinginan AS sebagai sekutu terdekatnya.

Presiden Joe Biden telah mendesak Israel untuk tidak melanjutkan operasi semacam itu karena khawatir akan memperburuk bencana kemanusiaan di Jalur Gaza. Pada hari Rabu (8/5), dia mengatakan AS tidak akan menyediakan senjata ofensif untuk serangan terhadap Rafah, sehingga meningkatkan tekanan pada Netanyahu.

"Jika kami harus berdiri sendiri, kami akan berdiri sendiri. Jika perlu, kami akan bertarung dengan kuku. Tapi, kami punya lebih dari sekadar kuku," tutur Netanyahu, seperti dirilis kantor berita AP, Jumat (10/5).

Juru bicara utama militer Israel Laksamana Muda Daniel Hagari dinilai juga meremehkan ancaman Biden.

"Pasukan memiliki amunisi untuk misi yang direncanakannya dan juga untuk misi di Rafah – kami memiliki apa yang kami butuhkan," kata dia.

Israel telah berulang kali mengancam akan menyerang Rafah, tempat sekitar 1,3 juta orang – lebih dari separuh populasi Jalur Gaza – mencari perlindungan. Kota di selatan Jalur Gaza itu pula merupakan pusat utama operasi kemanusiaan, yang sangat terhambat oleh penutupan dua jalur penyeberangan Utama ke Jalur Gaza pada minggu ini.

Israel mengatakan Rafah adalah benteng terakhir Hamas dan militernya harus masuk jika ingin membubarkan kelompok tersebut dan memulangkan sejumlah sandera yang diculik dalam serangan 7 Oktober 2023, yang memicu perang saat ini.

Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir, seorang politikus sayap kanan, turut merespons ancaman Biden dengan menulis di platform X alias Twitter, "Hamas ❤️Biden."

Ben-Gvir dan anggota koalisi Netanyahu yang ultra-nasionalis mendukung operasi besar-besaran ke Rafah dan mengancam akan menjatuhkan pemerintahannya jika hal itu tidak terjadi.