AKURAT.CO Setelah era reformasi, format koalisi partai dalam penyusunan kabinet lebih menggunakan pendekatan ‘merangkul’ lawan politik. Hal itu dilakukan tak lain untuk menciptakan stabilitas pemerintahan.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, kepada Akurat.co, Minggu (5/5/2024).

“Tetapi di sisi lain, kabinet pemerintahan yang dibentuk dari hasil kompromi ini menyebabkan prinsip check and balance tidak berjalan maksimal,” kata Karyono.

Selain itu, Karyono berpendapat, koalisi yang gemuk tak jarang menyebabkan pemerintahan tidak efektif dan tidak efisien. Apalagi jika prinsip dasar pembentukan kabinet pemerintahan sekadar dimaknai sebagai bagi-bagi kekuasaan.

“Maka orientasi pembangunan nasional bisa bergeser menjadi sekadar pemenuhan kepentingan kelompok,” tuturnya.

Oleh karenanya, ia menegaskan, perlu adanya partai di luar pemerintahan yang berfungsi untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Tujuannya, agar ada check and balance yang diharapkan.

“Ini demi meminimalisasi terjadinya penyimpangan kekuasaan (abuse of power),” tutupnya.

Diketahui, Prabowo sangat gencar menemui lawan politiknya pada Pilpres 2024. Mulai dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, hingga Ketua Umum PKB sekaligus cawapres nomor urut 01, Muhaimin Iskandar.

Bahkan kabarnya, PKS yang selama ini berseberangan dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, memiliki potensi untuk menjadi koalisi. Namun, hal itu masih sebatas wacana atau isu.