Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan bahwa risiko insiden militer di sepanjang perbatasan negaranya dengan Ukraina cukup tinggi.

Berdasarkan laporan RIA Novosti, yang dikutip Al Jazeera, Jumat (26/4/2024), Belarusia telah memindahkan beberapa batalion siap tempur dari wilayah Vitebsk, yang terletak di perbatasannya dengan Rusia, ke batas barat negara itu.

Hal itu terjadi ketika delegasi Majelis Rakyat Seluruh Belarusia (VNS) dengan suara bulat menyetujui doktrin militer baru yang menekankan bahwa Belarusia adalah negara yang cinta damai.

Lukashenko menambahkan bahwa negara tetangga Polandia - di sebelah barat negara itu - seharusnya tidak mengharapkan tindakan agresif dari Belarusia.

Laporan yang diperbarui tersebut mencantumkan negara-negara asal ancaman, rentang ancaman internal dan eksternal terhadap keamanan militer, dan posisi penggunaan senjata nuklir taktis, tanpa memerinci negara-negara yang disebutkan.

Lukashenko, sekutu utama Presiden Rusia Vladimir Putin, sering kali mengemukakan bahaya serangan NATO atau Ukraina sebagai pembenaran untuk menjaga aparat militer dan keamanannya tetap waspada.

Doktrin militer tersebut menyatakan kesiapan Belarusia untuk bertindak sebagai platform penyelesaian konflik secara damai dan keterbukaannya terhadap kerja sama di bidang militer dengan negara manapun, termasuk NATO.

Kantor berita Rusia TASS mengutip Lukashenko yang mengatakan akan ada "kiamat" jika Rusia menggunakan senjata nuklir sebagai pembalasan atas tindakan Barat.

Rusia telah mengerahkan senjata nuklir taktis, rudal, dan pasukan di negara tersebut.

Pada pertemuan VNS hari Kamis, Lukashenko menuduh pihak oposisi berencana merebut sebuah distrik di bagian barat negara itu dan meminta dukungan dari pasukan NATO.

"Saya tidak tahu kenapa mereka memilih distrik Kobrin, mereka banyak membicarakannya. [Mereka berencana untuk] merebutnya... dan meminta NATO untuk mengerahkan pasukan," klaim Lukashenko.

Tidak jelas apakah dia memberikan bukti mengenai rencana tersebut. Semua tokoh oposisi utama negara itu dipenjara atau terpaksa diasingkan.