PIKIRAN RAKYAT - Oposisi merupakan bagian yang tidak boleh hilang dari pemerintahan Indonesia. Diperlukan oposisi yang siap untuk mengontrol kekuasaan melalui sikap kritis atas setiap kebijakan.

Penilaian itu dating dari Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu. Ia menegaskan, oposisi merupakan bagian dari demokrasi.

Menurutnya, oposisi berfugsi sebagai sistem pengawasan agar pemerintahan berjalan efektif dan menyejahterakan bagi rakyat. Hal itu dikatakannya dalam diskusi daring bertajuk Demokrasi Tanpa Oposisi.

"Perlu ada penyeimbang dan kontrol terhadap kekuasaan itu karena kekuasaan kalau tanpa ada kontrol yang terjadi bisa semena-mena," kata Masinton, dikutip Minggu, 5 April 2024.

Jika nantinya PDIP menjadi oposisi dari pemerintahan Prabowo-Gibran, maka, kata Masinton, partai tersebut akan memberikan berbagai alternatif kebijakan pada pemimpin terpilih.

Apalagi, PDI Perjuangan sudah pernah melakukan hal serupa sepanjang dua periode masa pemerintahan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun.

PDI Perjuangan konsisten berada di luar pemerintahan dan aktif mengkritisi sambil memberi usul alternatif kebijakan, menerapkan sistem pemeriksaan dan penyeimbang (check and balance) dan kontrol eksternal penyelenggara negara.

"Ini juga menjadi bagian dari edukasi dan pendidikan politik rakyat sehingga rakyat juga memiliki berbagai alternatif pandangan yang disajikan, baik oleh pemerintah maupun di luar pemerintah," kata Masinton.

Kendati akan sangat kritis terhadap setiap Langkah pemerintah, Masinton menekankan sikap ini bukan dating dari rasa benci. Alih-alih, ini, imbuhnya, adalah cara terbaik merawat demokrasi.

Jika ada pihak mengatasnamakan PRMN yang memeras, menipu, dan melanggar kode etik, sampaikan pengaduan pada kami.

"Itu stigma yang selalu salah selama ini karena kita belum mampu membangun kelembagaan demokrasi, termasuk melembagakan partai-partai politik yang ada di luar pemerintahan," tutur dia.

Partai-partai 'Cemas' Tunggu Sikap PDIP

Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu, menyebut yang di Koalisi Indonesia Maju (KIM) sedang cemas menunggu sikap politik PDIP. Menurutnya, para petinggi parpol KIM khawatir jatah menteri berkurang apabila PDIP bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

KIM berisikan Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, Partai Golkar, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Garuda, PSI, Partai Gelora, dan Partai Prima. Sejauh ini, PDIP belum menentukan sikap bergabung ke dalam koalisi atau menjadi penyeimbang pemerintahan sebagai oposisi.

“Sikap PDIP pasti ditunggu-tunggu. Kalau buat teman-teman yang ada di dalam pendukung Pak Prabowo kemarin, pastinya dag dig dug juga, PDIP ini masuk enggak ya, kalau masuk kursi kami berkurang enggak ya,” kata Masinton di acara diskusi daring bertajuk ‘Demokrasi Tanpa Oposisi’ Sabtu, 4 Mei 2024.

Masinton meyakini Prabowo sebagai presiden terpilih pasti mempertimbangkan aspek menjaga stabilitas pemerintahan dalam menentukan susunan kabinet. Di sisi lain, kata dia, PDIP mengutamakan keinginan rakyat dalam menentukan arah politik ke depan.

“Pasti presiden punya pertimbangan lain stabilitas apa segala macam pasti dukungan parlemen dan sebagainya. Tentu bagi PDIP politik enggak bisa lepas dari kehendak rakyat, harus utamakan rakyat dalam seluruh aktivitas politik,” tutur Masinton. ***