SURYA.CO.ID - Nasib hak angket kecurangan Pilpres yang diiniasiasi capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo kini tak jelas arahnya. 

Terbaru, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP menegaskan tidak memerintahkan anak buahnya di parlemen untuk menggulirkan hak angket. 

Padahal, langkah PDIP itu sangat ditunggu oleh parpol lain yang ada di paslon nomor urut 1. 

Dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-14 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (28/3/2024), hak angket kecurangan Pilpres ini tidak dibahas sama sekali. 

Puan Maharani pun menegaskan tidak ada instruksi soal hak angket.

"Enggak ada instruksi, enggak ada," ujar Ketua DPP PDIP itu di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2024), dikutip dari Tribunnews.

Lebih lanjut, Puan menjelaskan mekanisme pengajuan hak angket diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3).

"Kan ada aturannya di MD3 ada tata tertib. Jadi kalau kemudian harus diusulkan minimal itu oleh 2 fraksi, kemudian oleh 25 orang," ucapnya.

Namun, Puan mengatakan hingga saat ini pimpinan DPR belum menerima pengajuan hak angket dari fraksi-fraksi.

"Kalau kemudian itu memang sudah ada, ya, (mekanisme terpenuhi) tentu saja kita akan menunggu bagaimana. Sampai sekarang kan belum ada," terang perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Di sisi lain, Puan menegaskan, hak angket memang hak konstitusional yang dimiliki anggota DPR, tetapi untuk menggulirkannya diperlukan dukungan masyarakat.

"Itu hak anggota, kalau kemudian itu bisa berguna baik, ya, bisa saja, tapi kita lihat dulu lah gimana di lapangannya," katanya.

Menurutnya, hak angket tak hanya sekadar keinginan politik. Hak angket membutuhkan dukungan masyarakat.

"Apakah kemudian, itu kan perlu hal yang memang di lapangannya itu perlu dukungan politik, bukan hanya keinginan politik,"

"Tetapi juga ada dukungan politik yang memang nantinya akan berguna untuk masyarakat," lanjutnya.

Di bagian lain, anggota DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luluk Nur Hamidah, berharap PDIP memimpin seluruh fraksi pendukung hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Luluk menyebut, untuk mendorong hak angket tidak bisa dilakukan sendiri meskipun syarat untuk mengajukannya mudah.

Menurutnya, dukungan PDIP dan beberapa fraksi lain sangat penting guna menjamin hak angket akan berhasil.

"Nah, ini yang kemudian mau tidak mau harus kita hitung dengan baik memastikan siapa kekuatan mayoritas yang menjadi bagian dari usulan hak angket ini," kata Luluk di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Terlebih, sambung Luluk, usulan hak angket ini pertama kali diungkapkan Ganjar Pranowo selaku calon presiden (capres) yang diusung PDIP.

"Maka yang kita harapkan PDIP yang bisa menjadi leading (pemimpin) lah dari hak angket ini karena mereka yang menjadi pemenang Pemilu di 2019-2024," ujarnya.

Pasalnya, PDIP memiliki kursi paling banyak di DPR sehingga mempunyai kekuatan besar untuk mendorong hak angket.

Apalagi, jika ditambah dukungan dari PKB, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Yang namanya pemenang pemilu itu kan PDIP dan PDIP juga yang punya kekuatan besar di parlemen. Jadi kalau digabung maka kita akan menjadi mayoritas," ucapnya.

Sikap PDIP ini membuat banyak yang meragukan akan menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang. 

Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani pun bertanya kepada awak media apakah benar nantinya PDIP bakal beroposisi dengan Prabowo-Gibran.

"PDI oposisi? kata siapa?" tanya Muzani.

"Kalau ternyata enggak (oposisi) bagaimana?" tukasnya. 

Sementara itu, pengamat politik Agug Baskoro mengatakan, sikap PDIP akan sangat tergantung dengan ketua umumnya, Megwati Soekarnoputri.

Jika Megawati memilih bergabung dengan pemerintah, maka seluruh kader PDIP akan menuruti.

"Selagi Ibu Mega belum bersikap, maka peluang PDIP berkoalisi atau beroposisi sama besarnya," kata Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis itu kepada Tribunnews.com, Kamis (28/3/2024).

Surya Paloh Mulai Mendekat

Sebelumnya, koalisi perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, PKB dan PKS diisukan sedang gembos terkait sikapnya terhadap hak angket kecurangan pilpres. 

Hal ini setelah ketua umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan capres terpilih Prabowo Subianto di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/3/2024) siang, menjadi sorotan.

Surya Paloh memberi pelukan hangat saat Prabowo tiba bersama jajaran elite Gerindra.

Selain itu, keduanya juga saling memberikan salam hormat.

Mereka pun tampak tersenyum ketika bertatap muka.

Prabowo dan Surya Paloh kemudian masuk ke dalam gedung dengan beriringan. 

Mereka berjalan di atas karpet merah di NasDem Tower.

Mereka sempat tampak bergandengan saling memapah saat menaiki anak tangga.

Keduannya berjalan dengan senyum lebar sambil menyapa awak media. 

Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti memprediksi Partai NasDem akan mundur perlahan dari usulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Ray Rangkuti menyinggung sikap legawa Partai NasDem terkait hasil Pilpres 2024 dengan menyatakan menerima hasil Pilpres 2024 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

 Surya Paloh bahkan mengucapkan selamat untuk pasangan calon (paslon) nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka atas kemenangannya.

Sikap tersebut berbanding terbalik dengan capres-cawapres yang diusungnya, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. 

Anies dan Muhaimin telah mengajukan gugatan hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Ray menganggap sikap NasDem itu menjadi pertanda awal mundurnya partai pengusung Anies-Muhaimin dari usulan hak angket.

“Hal yang sama juga akan terjadi pada hak angket. Dengan hak angket sendirinya mereka (NasDem) akan mundur. Hanya tidak drastis mundurnya akan secara perlahan,” kata Ray dihubungi Kamis (21/3/2024).

Meski belum bergulir, menurut Ray, hak angket DPR sudah terlebih dulu gembos.

“Belum satu hari (Pengumuman hasil Pemilu 2024) sudah gembos,” ucapnya.

Gembosnya hak angket tak hanya datang dari Nasdem. 

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang selama ini gabung  TPN Ganjar-Mahfud juga belum menentukan sikap tentang hak angket. 

Anggota Mahkamah Partai DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Abdullah Mansyur mengatakan bahwa hingga kini partainya belum bersikap mengenai rencana hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024.

"Dan sudah disepakati bahwa sikap akhir nanti mengenai angket itu akan disampaikan oleh Ketua Umum, Pak Mardiono," kata Abdullah ditemui di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara Nomor 19, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).

Meski begitu, Abdullah menegaskan bahwa PPP menyadari hak angket sebagai hak konstitusional DPR.

Sebagai salah satu fraksi partai politik di DPR, PPP disebut juga memiliki hak untuk mengajukannya.

Namun, untuk sikap PPP apakah menyetujui atau tidak soal rencana hak angket, Abdullah belum bisa memastikannya.

"Tapi dapat kami tegaskan bahwa hak angket itu bagi PPP hari ini belum ada pembicaraan apalagi sikap," ujar dia.

Banyak pihak memprediksi sikap PPP sama dengan Nasdem yang akan mundur dari hak angket. 

Apalagi, Plt.Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono memberikan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka atas ketetapan hasil Pemilu Presiden yang menempatkan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. 

"Atas nama keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan kami mengucapkan selamat kepada bapak H.Prabowo Subianto dan bapak Gibran Rakabuming Raka yang telah mendapatkan suara tertinggi hasil pemilihan presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil rekapitulasi suara nasional Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 20 Maret 2024" ujar Mardiono.

Mardiono dan segenap keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan turut mendoakan hasil Pilpres tersebut.

"Semoga hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini merupakan yang terbaik untuk bangsa, negara dan rakyat Indonesia" pungkasnya.