SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Program bakal calon gubernur Sumsel Mawardi Yahya merealisasi pelabuhan Samudera di Sumsel mendapatkan kritik dari pengamat.

Mawardi Yahya dinilai akan kembali ke nol lagi, sebab Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-api sudah dicabut oleh presiden.

"Kembali ke nol lagi, karena KEK nya saja sudah dicabut presiden," kata pengamat politik Dr Ardiyan Saptawan, seperti dikutip dari YouTube Tamu Weni, Jumat (29/3/2024).

Sebagai informasi, Mawardi Yahya dalam satu kesempat wawancara di kanal YouTube Weni Ramdiastuti, ia akan melanjutkan pembangunan pelabuhan Samudera Tanjung Api-Api (TAA).

Pelabuhan Samudera kata Mawardi Yahya menjadi mimpinya selama ini untuk mewujudkannya.

Namun pembangunan pelabuhan Samudera ini dinilai bukan terobosan yang baru.

"Harus ada loncatan, harusnya dia harus melakukan terobosan terobosan baru jangan cara-cara yang lama, cara yang lama bukan salah tapi sudah terlambat," kata dia.

Menurut dia, sudah lama wacana soal TAA dilakukan, namun program tersebut tidak terealisasi.

"Apakah itu bisa mengangkat dalam waktu lima tahun ? saya rasa sulit," kata Ardiyan.

Ardiyan menilai pembangunan TAA harus dikembangkan dengan KEK. Tapi masalahnya KEK nya saja sudah dicabut oleh presiden.

Sehingga ia menyarankan pendekatan pembangunan-pembangunan di Sumsel harus diubah.

"Dikhawatirkan orang-orang lama apakah ada terobosan terobosan baru ? sehingga harus berpasangan dengan orang-orang baru supaya ada terobosan baru," kata dia.

Sebab jika pendekatan pembangunan dilakukan secara tradisonal maka yang terjadi pembangunan yang terjadi merupakan pembangunan rutin saja tidak ada yang lain.

Sementara pengamat politik Prof Febrian mengungkapkan, program TAA akan kembali ke nostalgia.

"Kok maunya kita itu kembali ke zaman lama," kata Prof Febrian.

Pembangunan itu sendiri kata dia, merupakan domain pusat namun dorongan dari pemerintah daerah.

"TAA itu zamannya Syahrial Oesman. Ada kendala teknis sehingga tidak bisa bolow up," kata dia.

Sebagai informasi Pemerintah resmi mencabut mencabut status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel).

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api.