Pilpres Era Jokowi Munculkan Gejala Otoritarianisme Baru
jpnn.com, JAKARTA - Hasil putusan sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi yang menyebut tindakan Presiden Joko Widodo tidak etis saat penyelenggaraan Pilpres 2024 masih mendapat sorotan banyak kalangan.
Sejumlah kritik masih dialamatkan pada keluarga Jokowi yang dianggap telah menodai demokrasi Indonesia demi kepentingan pribadi.
Salah satunya dari Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Profesor Didin S Damanhuri yang menyoroti masalah demokrasi di era Presiden Joko Widodo.
Menurut Prof Didin, sapaan karibnya, pemilu di era Jokowi menunjukkan adanya gejala otoritarianisme,
Pemerintah dengan paham politik otoriter bentuk pemerintahan yang menekankan kekuasaan pada pribadi tertentu.
"Dengan jalan demokrasi dan adanya Pemilu pun di era Jokowi 10 tahun terakhir ini, toh ada gejala otoritarianisme baru," ujar Prof Didin di Jakarta.
Pengamat ekonomi tersebut juga mengatakan di zaman pemerintahan Jokowi lebih mementingkan kepentingan bisnis pihak-pihak tertentu.
"Rakyat bukan tetap yang paling disejahterakan, tetapi sekompok kecil pemilik modal atau oligarkhi bisnis," tegasnya.
Prof Didin juga menanggapi pernyataan presiden terpilih Prabowo Subianto yang mengeluhkan proses demokrasi di Indonesia saat ini melelahkan, berantakan, dan menelan biaya mahal.
Prof Didin mempertanyakan pertanyaan Prabowo tersebut, mengingat selama ini ada sejumlah pihak yang mencoba mendorong presiden dipilih MPR untuk mengurangi kekacauan politik serta biaya pemilu yang besar.
"So what? Apa Prabowo Subianto setuju untuk kembali MPR jadi lembaga tertinggi negara dan Presiden dipilih MPR ? Apa tidak akan kembali menciptakan otorianisme ? Bagaimana peta jalannya agar tercipta demokrasi dan menyejahtrakan rakyat ?," tutur Prof Didin.
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi