Kembali ke halaman sebelumnya

Wapres Ma'ruf Amin 'Bocorkan' Panglima TNI Pengganti Hadi Tjahjanto, Ternyata Bukan Andika Perkasa

tribunnews.com 5 jam yang lalu
bukan-andikan.jpg
KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Belum lama ini Wakil Presiden Ma'ruf Amin keseleo lidah menyebut nama Panglima TNI yang baru. Kolase IST KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Belum lama ini Wakil Presiden Ma'ruf Amin keseleo lidah menyebut nama Panglima TNI yang baru.

TRIBUNKALTIM.CO - Tidak lama lagi prajurit TNI memiliki pimpinan baru, setelah masa pensiun Marsekal Hadi Tjahjanto tinggal menghitung bulan.

Sejumlah rumor beredar mengenai calon pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI.

Setidaknya terdapat dua nama populer yang digadang-gadang bakal menjadi orang nomor satu di jajaran TNI.

Di antaranya, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Yudo Margono.

Di tengah isu siapa yang bakal menjadi Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi yang segera pensiun, nama Laksamana Yudo Margono tiba-tiba jadi perhatian.

Perwira yang kini menjabat Kepala Staf TNI AL tersebut mendapat perhatian publik setelah Wakil Presiden Ma'ruf Amin keseleo lidah menyebut Yudo sebagai Panglima.

"Hari ini saya hadir di Pondok Pesantren An Nawawi Tanara, Serang, Banten untuk mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan oleh TNI Angkatan Laut bersama dengan pemerintah daerah. Dan ada Bapak Panglima hadir di sini. Eh, Bapak KSAL," ujar Ma'ruf dalam sebuah video yang beredar.

Masduki Baidlowi, Juru bicara Wapres, yang hadir dalam acara itu menimpali pernyataan Ma'ruf Amin. "Doa itu, Pak," ujarnya, seperti dilansir dari Tribunnews.com berjudul Wapres Keseleo Lidah Sebut Laksamana Yudo Panglima TNI, Indikasi Kuat Istana Telah Tentukan Nama?

Belakangan, Masduki mengklarifikasi bahwa pernyataan Ma'ruf hanya salah ucap biasa dan meminta tak dianggap serius.

Meski demikian, 'salah ucap' Wapres tersebut, oleh banyak pihak, bisa diartikan sebagai indikasi kuat tentang siapa yang bakal dipilih Jokowi menjadi Panglima TNI.

Seperti diketahui, masa pensiun Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto tinggal menghitung bulan.

Artinya, Presiden Jokowi akan menunjuk perwira tinggi TNI lainnya untuk menjadi suksesor Hadi sebagai Panglima TNI.

Hanya saja, hingga hari ini, DPR RI belum menerima Surat Presiden (Surpres) berisikan calon Panglima TNI selanjutnya.

Kendati demikian, sejumlah nama muncul dan digadang-gadang akan menjadi Panglima TNI selanjutnya.

Ada beberapa nama yang muncul. Namun yang terkuat mengerucut pada KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa dan KSAL Laksamana TNI Yudo Margono.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono (kiri) bertemu dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa.  Bursa calon Panglima TNI semakin menarik, mulai dari peluang Jenderal Andika Perkasa hingga Wapres salah sebut. Siapa gantikan Hadi Tjahjanto?
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono (kiri) bertemu dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa. Bursa calon Panglima TNI semakin menarik, mulai dari peluang Jenderal Andika Perkasa hingga Wapres salah sebut. Siapa gantikan Hadi Tjahjanto? (tni.mil.id)

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi memberi tanggapan terkait sosok yang berpeluang menggantikan Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto.

Nama yang disebut berpeluang menjadi calon Panglima TNI, yaitu Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Yudo Margono.

Lantas, siapa yang paling berpeluang?

Khairul Fahmi mengatakan, Andika Perkasa dan Yudo Margono berpeluang menjadi calon Panglima TNI, termasuk Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau), Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

Ketiganya disebut memiliki kecakapan yang mumpuni dan terbaik di posisinya masing-masing.

"Sebenarnya kepala staf angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, semua sama punya peluang," ujarnya, Sabtu (18/9/2021).

"Karena dari segi kecakapan, para kepala staf ini sangat mumpuni," lanjutnya.

Fahmi berujar, sosok calon Panglima TNI nantinya tergantung dari prioritas dan kebutuhan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Mereka juga mempunyai keunggulan kompetitifnya masing-masing."

"Sehingga, saya kira yang harus ditekankan adalah ke mana arah prioritas dan kebutuhan Presiden."

"Saya kira yang kita harus pahami kebutuhan Presiden tentu saja tidak jauh dari menghadirkan pembantu yang memiliki loyalitas tanpa hambatan," beber pengamat ini.

Ia menilai, pihak lain tak perlu berlomba untuk saling mendukung calon Panglima TNI.

Sebab, pengusulan nama calon Panglima TNI adalah hak dari Presiden Jokowi.

"Ini banyak lomba dukung mendukung baik pada calon yang satu dan calon yang lain."

"Itu membuat tidak sehat, padahal pengusulan calon Panglima TNI ini hak presiden," jelasnya.

Puan Maharani Angkat Bicara

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani berharap, Presiden Joko Widodo akan mengirim nama calon Panglima TNI yang terbaik bagi organisasi TNI dan rakyat kepada DPR.

Puan meminta publik sabar menunggu nama calon Panglima TNI yang akan dikirimkan presiden kepada DPR.

Pemilihan Panglima TNI, kata Puan, adalah hak prerogatif presiden.

“Siapa pun nama calon Panglima TNI yang akan dikirim Presiden, DPR berharap dia adalah yang terbaik bagi organisasi TNI dan rakyat, sehingga TNI sebagai alat pertahanan negara bisa melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia,” kata Puan dalam siaran pers, Senin (20/9/2021), seperti dilansir dari Kompas.com.

Menurut Puan, saat ini ada sejumlah tantangan dan kondisi yang memerlukan peran besar TNI, antara lain penanganan Covid-19 dan pengendalian kemanan di Papua.

"Kita berharap panglima ke depan melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mengatasai persoalan-persoalan tersebut,” kata Puan.

Politikus PDIP itu yakin, surat presiden (surpres) terkait calon Panglima TNI akan dikirim ke DPR dalam waktu dekat mengingat DPR akan memasuki masa reses pada 7 Oktober 2021 mendatang.

Sesuai ketentuan undang-undang, menurut dia, DPR akan menyampaikan persetujuan paling lambat 20 hari setelah surpres diterima.

Ia mengatakan, sikap DPR dalam persetujuan calon Panglima TNI nantinya akan didasarkan pada kepentingan organisasi TNI dan kepentingan rakyat secara luas.

"Bukan didasarkan kepentingan politik sempit, karena politik TNI adalah politik negara," kata Puan.

Sementara itu, pihak Istana juga mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi masih mencari sosok terbaik untuk mengisi pos Panglima TNI menggantikan Hadi.

Hal itu disampaikan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini, Senin (13/9/2021).

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiun pada November 2021. (*)

Kembali ke halaman sebelumnya